Komisi I: Poin-poin RUU PDP sudah Disepakati, Tinggal Sinkronisasi

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 11 Juli 2022 15:44 WIB
Jakarta, MI - Komisi I DPR menunjukkan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), yaitu dengan menyelesaikan poin-poin dalam RUU. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan RUU PDP sudah selesai dibahas dan semua poin sudah disepakati antara DPR dan pemerintah, sehingga tinggal dilakukan proses sinkronisasi. Dia menjelaskan, RUU PDP tinggal dilakukan sinkronisasi oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), untuk memeriksa secara keseluruhan RUU tersebut. "RUU PDP sudah selesai dibahas semua, tinggal sinkronisasi di Masa Sidang mendatang (Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023)," kata Sukamta di Jakarta, Senin (11/7). Dia mengatakan beberapa poin RUU yang sebelumnya masih terdapat perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah, akhirnya telah disepakati kedua pihak. Sukamta mencontohkan terkait keberadaan lembaga pengawas data pribadi, disepakati DPR dan pemerintah bahwa pembentukannya diserahkan kepada Presiden. "Lembaga pengawas ditetapkan tugas dan kewenangannya oleh UU, yang pembentukannya diserahkan kepada Presiden. Tim pemerintah yang dikomandani Kemeterian Komunikasi dan Informatika sudah oke," ujarnya. Menurut dia, terkait lokasi data center data pribadi yang dalam pembahasannya sempat tertunda, akhirnya diambil keputusan sementara yaitu untuk publik harus di dalam negeri. Sementara itu menurut Sukamta untuk swasta, keputusannya harus dilakukan sinkronisasi dahulu. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (5/7) menyepakati perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU PDP. Komisi I DPR menargetkan pembahasan RUU PDP dapat selesai pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yaitu Agustus 2022.[Lin]

Topik:

RUU PDP

Berita Sebelumnya

Sindir Penggugat Presidential Threshold, Natalius Pigai: MK Tidak Bodoh, Hanya Bodoh Meyakinkan MK!

Berita Selanjutnya

Tak Berikan Perlindungan dan Rasa Keadilan, Aliansi Sejuta Buruh Bakal Unras Serentak Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja