Guru PPPK Jadi Ancaman Sekolah Swasta
![Nicolas](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Nicolas
Diperbarui
20 Juli 2022 11:40 WIB
![Guru PPPK Jadi Ancaman Sekolah Swasta](https://monitorindonesia.com/2022/04/WhatsApp-Image-2022-02-28-at-22.11.50.jpeg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menyoroti salah satu dampak dari proses penerimaan guru honorer di sekolah swasta menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Saya menemukan laporan lembaga pendidikan berbasis masyarakat (sekolah swasta) mulai terkena dampak krisis tenaga pendidik dengan diangkatnya guru-guru mereka menjadi ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah lolos ternyata tidak dikembalikan ke sekolah asal tetapi ditempatkan di sekolah-sekolah negeri," ujar Zainuddin, Rabu (20/7).
Politisi Partai Amanat Nasional ini menambahkan bahwa sekolah swasta yang berbasis masyarakat seperti milik lembaga pendidikan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) dan sebagainya ini ingin agar guru-guru mereka yang lulus PPPK dikembalikan ke sekolah asal. Sehingga mereka tidak kehilangan guru karena rata-rata yang diangkat menjadi guru PPPK adalah guru senior.
Oleh karena itu, kata dia, perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat. Jangan lagi ada alasan karena terkunci oleh undang-undang ASN karena di sana sebenarnya masih ada celah.
"Yang disebut pegawai ASN itu adalah pegawai pemerintah yang ditempatkan di lembaga pemerintah dan atau ditempatkan di lembaga lain atas nama menyelenggarakan tugas negara. Ini artinya masih punya dasar untuk bisa menempatkan mereka kembali ke sekolah asal," tandas Legislator Dapil Jawa Timur X ini.
Zainuddin berharap dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di Kendal yang tinggi mencapai Rp332 miliar bisa digunakan untuk "me-manage" pendidikan di kabupaten Kendal dengan baik. Bisa juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru di sekolah swasta.
Sekolah swasta juga harus didukung supaya pendidikan swasta yang kontribusinya cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan itu juga terpikirkan dengan baik karena pemerintah belum bisa hadir di semua lini pendidikan.
"Guru juga masih kurang satu juta belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Semua lini yang belum ada kehadiran pemerintah maka swasta lah yang mengisi selama ini karena itu pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan guru-guru swasta," tandasnya.[Lin]
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Metropolitan
![DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata Sekertaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, memberi perhatian kepada pendidikan anak keluarga tidak mampu. (Foto: Dok DPRD DKI Jakarta)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sekertaris-komisi-e-dprd-dki-jakarta-jhonny-simanjuntak-memberi-perhatian-kepada-pendidikan-anak-keluarga-tidak-mampu.webp)
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata
17 Juli 2024 02:13 WIB
Metropolitan
![Sekretaris Komisi E DPRD DKI Ungkap Sebab Siswa Keluarga Miskin Tak Lolos Sekolah Negeri Ilustrasi - Putra-putri yang tidak lolos masuk sekolah negeri umumnya dari keluarga tidak mampu (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/putra-putri-yang-tidak-lolos-masuk-sekolah-negeri-umumnya-dari-keluarga-tidak-mampu.webp)
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Ungkap Sebab Siswa Keluarga Miskin Tak Lolos Sekolah Negeri
17 Juli 2024 01:09 WIB
Nusantara
![Alex Tovano Rada Sampaikan Bela Sungkawa Atas Meninggalnya Guru PPPK Malut Kepala Bidang Pengadaan Pegawai dan Penataan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut Alex Tovano Rada (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/alex-tovano.webp)
Alex Tovano Rada Sampaikan Bela Sungkawa Atas Meninggalnya Guru PPPK Malut
30 Mei 2024 16:44 WIB
Nusantara
![Pj Gubernur Malut Serahkan SK Kepada 659 Orang PPPK, Minta ASN Berwawasan Global Pj Gubernur Malut Samsuddin A. Kadir berjabat tangan dengan PPPK yang baru diangkat yang didampingi Kabid Pengadaan Pegawai dan Penataan Alex Tovano Rada (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pj-gubernur-malut-samsuddin-a-kadir-berjabat-tangan-dengan-pppk-yang-baru-diangkat-yang-didampingi-kabid-pengadaan-pegawai-dan-penataan-alex-tovano-rada.webp)
Pj Gubernur Malut Serahkan SK Kepada 659 Orang PPPK, Minta ASN Berwawasan Global
30 Mei 2024 09:53 WIB
Hukum
![Tersangka Kasus PPPK: Adik Kandung Eks Bupati Batubara, Caleg DPRD Sumut Suara Tertinggi DPRD Sumatra Utara (Foto: MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/8b30d17d-4617-485f-85bf-60ce7cb890e6.jpg)
Tersangka Kasus PPPK: Adik Kandung Eks Bupati Batubara, Caleg DPRD Sumut Suara Tertinggi
24 Maret 2024 04:25 WIB
Hukum
![Kejagung Garap Ketua PPPK Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagut Ditjen Perkeretaapian Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI (Foto: MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/31a5dda6-4720-4ab2-97c9-dd5a551ac292.jpg)
Kejagung Garap Ketua PPPK Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagut Ditjen Perkeretaapian
8 Februari 2024 12:07 WIB