Guru PPPK Jadi Ancaman Sekolah Swasta

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 20 Juli 2022 11:40 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menyoroti salah satu dampak dari proses penerimaan guru honorer di sekolah swasta menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Saya menemukan laporan lembaga pendidikan berbasis masyarakat (sekolah swasta) mulai terkena dampak krisis tenaga pendidik dengan diangkatnya guru-guru mereka menjadi ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah lolos ternyata tidak dikembalikan ke sekolah asal tetapi ditempatkan di sekolah-sekolah negeri," ujar Zainuddin, Rabu (20/7). Politisi Partai Amanat Nasional ini menambahkan bahwa sekolah swasta yang berbasis masyarakat seperti milik lembaga pendidikan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) dan sebagainya ini ingin agar guru-guru mereka yang lulus PPPK dikembalikan ke sekolah asal. Sehingga mereka tidak kehilangan guru karena rata-rata yang diangkat menjadi guru PPPK adalah guru senior. Oleh karena itu, kata dia, perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat. Jangan lagi ada alasan karena terkunci oleh undang-undang ASN karena di sana sebenarnya masih ada celah. "Yang disebut pegawai ASN itu adalah pegawai pemerintah yang ditempatkan di lembaga pemerintah dan atau ditempatkan di lembaga lain atas nama menyelenggarakan tugas negara. Ini artinya masih punya dasar untuk bisa menempatkan mereka kembali ke sekolah asal," tandas Legislator Dapil Jawa Timur X ini. Zainuddin berharap dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di Kendal yang tinggi mencapai Rp332 miliar bisa digunakan untuk "me-manage" pendidikan di kabupaten Kendal dengan baik. Bisa juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru di sekolah swasta. Sekolah swasta juga harus didukung supaya pendidikan swasta yang kontribusinya cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan itu juga terpikirkan dengan baik karena pemerintah belum bisa hadir di semua lini pendidikan. "Guru juga masih kurang satu juta belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Semua lini yang belum ada kehadiran pemerintah maka swasta lah yang mengisi selama ini karena itu pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan guru-guru swasta," tandasnya.[Lin]

Topik:

PPPK Sekolah Swasta

Berita Sebelumnya

Kecam Keras Tindakan KKTB, DPR Minta Pemerintah Tangani Papua Secara Komprehensif

Berita Selanjutnya

Pemerintah dan DPR Wajib Tindaklanjuti Putusan MK Ganja Medis

Berita Terkait

Nusantara
Kepala Inspektorat Malut, Nirwan MT Ali (Foto: Dok MI).

Inspektorat Malut Identifikasi 4 Modus Pelanggaran PPPK

10 Agustus 2025 17:39 WIB

Nasional
Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 Ditiadakan (Foto: Ist)

CPNS 2025 Ditiadakan, Pemerintah hanya Buka Jalur PPPK

6 Agustus 2025 18:56 WIB

Nusantara
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Lantik 7.969 PPPK (Foto: Dok/Diskominfotandi)

Wali Kota Bekasi Lantik 7.969 PPPK, Kepala BKN: Kota Bekasi Tercepat dan Terbanyak di Indonesia

2 Juli 2025 15:12 WIB

Nasional
Seruan Demo Penolakan Penundaan Pengangkatan CPNS (Foto: Repro)

Pengangkatan CPNS Molor, Seruan Demo Menggema di Jalanan

10 Maret 2025 13:54 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin (Foto: Ist)

Waka Komisi II DPR Usul Pengangkatan CASN Dilakukan Secara Bertahap

10 Maret 2025 12:41 WIB

DPD
Abraham Liyanto (Dok. MI)

Senator Abraham Liyanto Desak Pemerintah Segera Realisasikan Kebijakan Guru PPPK di Sekolah Swasta

15 Februari 2025 15:56 WIB