Awasi Pendaftaran dan Pengaduan, KPU Akan Beri Akses Sipol kepada Bawaslu
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
23 Juli 2022 20:53 WIB
![Awasi Pendaftaran dan Pengaduan, KPU Akan Beri Akses Sipol kepada Bawaslu](https://monitorindonesia.com/2022/04/IMG-20220414-WA0031.jpg)
Jakarta, MI - KPU akan berikan akses sistem informasi partai politik (Sipol) kepada Bawaslu.
Hal ini dilakukan agar Bawaslu dapat mengawasi proses pendaftaran parpol hingga pengaduan.
"Iya (berikan akses Sipol) nanti malam juga Bawaslu, DKPP, kita berikan kesempatan untuk memberikan pengarahan kepada KPU provinsi, kabupaten/kota di acara bimbingan teknis ini. Supaya apa? Kita juga punya rambu-rambu bahwa aturan seperti ini, standar operating prosedur, SOP seperti ini, supaya teman-teman Bawaslu, DKPP, ketika mengawasi menerima pengaduan juga terukur," kata Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7).
Hasyim menjabarkan sejumlah fungsi Sipol, kepada Bawaslu, KPU memberikan akses berupa fungsi read. Sementara fungsi lainnya dipegang oleh KPU.
"Untuk Bawaslu karena ini rekan kerja kita ya pada kerja KPU dalam pengawasan dan mengawasi karena salah satu instrumen yang digunakan KPU adalah Sipol maka KPU juga akan memberikan akses Sipol kepada Bawaslu. Jadi Sipol ada beberapa fungsi, ada fungsi create, fungsi read, ada fungsi upload, delete dan ada fungsi edit, yang diberikan fungsi read," katanya.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan saat ini Bawaslu belum dapat mengakses Sipol lantaran memiliki kekurangan data NIK.
Dia menyebut secepatnya akan diberikan akses Sipol kepada Bawaslu.
"Kemarin ada kekurangan data, jadi harusnya datanya itu ada operator NIK-nya, jadi data itu dilengkapi dan cukup banyak, segara akan kami berikan, segara ya, sehingga rekan Bawaslu juga dapat melakukan pengawasan proses pendaftaran partai politik," katanya.
Idham mengatakan nantinya Bawaslu dapat melihat langsung proses pendaftaran parpol.
Dia menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu.
"Sudah saya sampaikan bahwa partai politik saat mendaftar harus menyerahkan dokumen lengkap, nanti rekan Bawaslu lihat secara langsung, hasil uploading atau unggah data mereka ke aplikasi Sipol," katanya.
"Kami akan persilakan, Bawaslu dengan akun Sipol tersebut, karena itu merupakan sharing akun, jadi akun bersama untuk jajaran mereka," imbuhnya.
[Amin]
Berita Sebelumnya
Berita Terkait
Politik
![Gelar Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Ajak Nelayan Pangandaran Ikut Awasi Pilkada 2024 Bersama-sama Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Forum Warga yang digelar Bawaslu Pangandaran di Cagar Alam Pangandaran. (Dok. Bawaslu RI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bawaslu-lolly.webp)
Gelar Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Ajak Nelayan Pangandaran Ikut Awasi Pilkada 2024 Bersama-sama
27 Juli 2024 10:49 WIB
Politik
![Rahmat Bagja Minta Jajaran Bawaslu Daerah Kompak Bersinergi di Pilkada 2024 Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bagja-1.webp)
Rahmat Bagja Minta Jajaran Bawaslu Daerah Kompak Bersinergi di Pilkada 2024
26 Juli 2024 12:09 WIB
Politik
![Kelola Keuangan Secara Transparan, Bawaslu Raih Predikat WTP ke-9 Berturut-turut! Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja (kanan) menerima sertifikat predikat WTP dari BPK di Jakarta, Kamis (25/7/2024). (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-bawaslu-rahmat-bagja-kanan-menerima-sertifikat-predikat-wtp-dari-bpk-di-jakarta-kamis-2572024.webp)
Kelola Keuangan Secara Transparan, Bawaslu Raih Predikat WTP ke-9 Berturut-turut!
26 Juli 2024 10:49 WIB
Politik
![Bawaslu Lampung Temukan Sekitar 20 Ribu Warga Terancam Hilang Hak Pilihnya di Pilkada Serentak Anggota Bawaslu Lampung, Tamri (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/tamri.webp)
Bawaslu Lampung Temukan Sekitar 20 Ribu Warga Terancam Hilang Hak Pilihnya di Pilkada Serentak
25 Juli 2024 15:30 WIB