Kenapa Menteri NasDem Harus Segera Didepak dari Kabinet?

Nicolas

Diperbarui 20 Oktober 2022 17:47 WIB

Kenapa Menteri NasDem Harus Segera Didepak dari Kabinet?

Jakarta, MI - Isu kocok ulang kabinet atau reshuffle terus mencuat usai Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Isu itu kian panas setelah kader Partai NasDem, Zulfan Lindan sebelumnya menyebut Anies merupakan antitesis dari Presiden Jokowi dari segi pandangan dan kinerja. Padahal, NasDem merupakan bagian dari tujuh partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti menjawab logika publik, Presiden Jokowi pun lantas angkat suara. Hanya saja presiden belum mengungkap kapan waktunya untuk melakukan reshuffle. "Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi usai meninjau Proyek Kereta Cepat, Kamis pekan lalu. Pernyataan Presiden Jokowi soal rencana perombakan kabinet itu dinilai tepat karena logikanya, keutuhan kabinet akan mempengaruhi jalannya sebuah pemerintahan. Apalagi waktu kerja yang efektif bagi kabinet tinggal sekitar satu tahun lagi mengingat pemilihan umum kurang dari satu setengah tahun lagi pada Februari 2024. Memang tidak ada aturan yang dilanggar ketika salah satu dari ketua umum partai pendukung pemerintahan mendeklarasikan seorang calon presiden. Akan tetapi, dari soliditas kabinet tentu hal itu bermasalah. Manuver NasDem juga dinilai membuat roda pemerintahan mengalami kerumitan lantaran ada partai yang mendahulukan kepentingan kontestasi daripada fokus mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi pemerintah. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, misalnya, mengatakan bahwa di dalam sistem presidensial ada kerumitan menjelang Pilpres 2024. Pasalnya, ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan calon, sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian. "Terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden Jokowi. Ini kan menjadi persoalan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/10). Kekompakan Kerja Kabinet Presiden Jokowi Sedangkan pada bagian lain, ada kendala psikologis dari menteri-menteri yang berasal dari enam partai pendukung lainnya saat bekerja dengan para menteri dari Partai Nasdem. Sekalipun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berupaya meyakinkan publik bahwa partainya akan tetap setia mengawal pemerintah sampai akhir, namun persoalannya bukan pada soal kesetiaan, tapi pada para menteri dari partai selain Nasdem yang bisa saja merasa tidak nyaman. Selain itu, sulit untuk dibantah bahwa Anies bukan sembarang figur selain menjadi pemimpin provinsi paling berpengaruh dari sisi adminsitrasi pemerintahan. Apalagi dalam berbagai survey namanya selalu moncer di posisi tiga besar pemuncak pilihan rakyat selain Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bahkan saat dideklarasikan jadi capres, sebagai gubernur DKI Jakarta, dia merupakan perpanjangan tangan presiden di daerah, terlepas dari kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Belum lagi Anies selama ini merupakan figur yang didukung oleh partai-partai yang beroposisi dengan pemerintah. Mereka umumnya akrab dengan para pendukung lawan Presiden Jokowi setidaknya ketika maju pada Pilpres 2019. Bahkan sulit pula untuk dibantah kalau kelompok pendukung Anies lebih banyak melancarkan kritik pada pemerintahan saat ini, baik secara langsung maupun secata tidak langsung. Tentu hal itu akan berbeda kalau nama-nama yang ada di dalam kabinet, misalnya, dideklarasikan sebagai calon presiden. Publik pun tidak terlalu nyinyir ketika Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diajukan oleh para kader partai itu sebagai calon presiden. Demikian juga halnya dengan Puan Maharani, karena keduanya masih berada di lingkaran partai pendukung pemerintah. Karena itu, tak heran pula kalau kalangan pengamat menilai ada yang janggal dengan deklarasi itu, sementara para menteri dari Partai Nasdem masih bercokol di kabiunet. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, misalnya, turut menyoroti rencana Presiden Jokowi yang akan melakukan reshuffle kabinet kembali. Menurut dia, seluruh menteri dari Partai NasDem sudah selayaknya mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi. Hal itu karena, Partai NasDem yang merupakan anggota koalisi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024. “Jadi, Nasdem itu selama ini sudah keluar dari koalisi karena dia mencalonkan Anies itu, maka para menteri yang berlatar belakang Nasdem harusnya mengundurkan diri tidak perlu reshuffle, kalau secara politik,” ujarnya kepada wartawan. Trubus menilai, kondisi Nasdem saat ini setengah hati dalam Pemerintahan Jokowi. Sebagai catatan, ada tiga menteri yang megisi kabinet pemerintahan saat ini, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Akankan mereka akan mundur dengan sendirinya, atau menunggu dimundurkan oleh Presiden Jokowi? Kita tunggu saja!. [MI/John Oktaveri]

Topik:

Nasdem Keluar dari Kabinet

Kenapa Menteri NasDem Harus Segera Didepak dari Kabinet?

Berita Sebelumnya

MKD DPR Ogah Lanjutkan Pengaduan Soal Bambang Pacul

Berita Selanjutnya

Buntut Kasus Gagal Ginjal Akut, DPR Audit Seluruh Farmasi!

Berita Terkait

Evaluasi TAP MPR 1/2003, Taufik Basari Tekankan Pentingnya Etika Berbangsa

Taufik Basari Minta Evaluasi TAP MPR 1/2003, Ingatkan Semangat Reformasi 1998

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

Profil Amelia Anggraini, Anggota DPR RI yang jadi Sorotan Kasus Pengadaan Biskuit Balita dan Ibu Hamil

NasDem Minta Sekjen DPR Setop Gaji-Tunjungan Sahroni dan Nafa Urbach

NasDem: Hentikan Gaji hingga Fasilitas Sahroni dan Nafa Urbach!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K