Komisi II DPR Soal Tudingan Miring Terhadap Heru: Harus Dibuktikan!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 20 Oktober 2022 20:26 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI dituding bukan berdasarkan faktor profesionalisme. Namun politis PAN itu menilai bahwa Heru Budi mempunyai rekam jejak yang kurang bersih, dan kerap bersinggungan dengan kasus korupsi di DKI Jakarta. Ia pun meminta Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, untuk menjawab berbagai tudingan miring yang dilontarkan kepadanya, karena penunjukan Pj tersebut dituding sarat muatan politis. "Banyaknya tudingan dan nada miring dari kelompok masyarakat terhadap dirinya, perlu menjadi perhatian serius yang harus dibuktikan oleh Pak Heru Budi Hartono," kata Guspardi dalam keterangannya, Kamis (20/10). Lantas Guspardi menyebutkan dalam jejak digital terlihat nama Heru Budi Hartono pernah memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Dimana BPK menemukan kejanggalan berupa harga yang dinilai terlalu mahal dan merugikan negara dalam pembelian tanah tersebut. Bahkan Heru pun sempat diperiksa oleh KPK atas dugaan kasus reklamasi Pantai Jakarta pada 2016 silam. “Banyak pihak merasa khawatir, PJ Gubernur DKI Jakarta itu akan mengubah berbagai kebijakan Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat seperti reklamasi,” ujarnya. Bahkan tidak sedikit pihak yang meragukan kemampuan Heru Budi dalam menjaga netralitas aparat aparatur sipil negara (ASN) pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Untuk itu, Guspardi meminta Heru Budi untuk menjawab dan membuktikan berbagai tudingan yang dilontarkan kepadanya tersebut. Hal itu sekaligus untuk menjawab tudingan yang beredar, bahwa ia dipilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta karena faktor kedekatan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan bukan berdasarkan profesionalisme. Menurutnya, keraguan masyarakat Jakarta itu tentu akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan Heru Budi sebagai pengganti Anies yang dinilai banyak pihak berhasil memimpin Jakarta. “Dan itu harus mampu dijawab dan dibuktikan Pak Heru Budi Hartono,” pungkasnya. [Adi]