DPR Kesal LPS Tak Terima TV Analog Disuntik Mati

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 6 November 2022 15:55 WIB
Jakarta, MI - Komisi I DPR menyesalkan masih ada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak taat aturan yang ditetapkan pemerintah terkait siaran TV Analog yang telah resmi disuntik mati pemerintah dan dipindah ke TV Digital alias Analog Switch Off (ASO) pada Rabu (2/11) kemarin. "Kami menyayangkan hal tersebut terjadi dan berharap semua pihak turut serta menyukseskan ASO di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya, Minggu (6/11). Pemerintah sebagai pemegang izin siaran, kata dia, bisa melakukan penertiban kepada LPS yang belum sepenuhnya migrasi ke siaran digital. Riefky berharap ada komunikasi dari pemerintah kepada LPS yang masih bersiaran pada frekuensi analog dan belum beralih ke siaran digital. "Kami harap ada komunikasi dari pemerintah kepada LPS yang masih bersiaran pada frekuensi analog sehingga tidak ada lagi kebingungan di masyarakat," ungkapnya. Dia menegaskan, Komisi I DPR akan selalu mendukung digitalisasi penyiaran di Indonesia dan membuka diri kepada pihak-pihak yang memiliki aspirasi mengenai ASO. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, ada beberapa stasiun televisi swasta yang masih belum melakukan migrasi dari siaran analog ke siaran digital. "Pemerintah sudah memutuskan kebijakan migrasi dari analog ke digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesiapan teknis yang sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama dan semua cukup berjalan efektif," kata Mahfud. Hanya saja, lanjut dia, ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang "tidak mengikuti' atau "membandel" atas keputusan pemerintah itu. Yaitu, RCTI, Global TV, MNCTV, Inews TV ANTV, TV One dan Cahaya TV. "Perlu saya sampaikan bahwa itu adalah perintah undang-undang. Dan Ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan, termasuk dengan semua pemilik televisi ini," jelas Mahfud. Oleh karena itu terhadap stasiun TV swasta yang "membandel" ini secara teknis, pemerintah sudah membuat surat pencabutan izin Stasiun Radio (ISR) tertanggal 2 November 2022. 

Topik:

TV Analog

Berita Sebelumnya

Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Buang Badan ke Kemendag, Ada Apa?

Berita Selanjutnya

Legislator Meminta Penggunaan Dana Desa Harus Transparan