Soal Beking Tambang Ilegal di Solo, DPR ke Ganjar-Gibran: Jangan Cuma Umbar Isu

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 8 Desember 2022 21:57 WIB
Jakarta, MI- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut bahwa ada beking tambang ilegal di Klaten. Kini aktivitas penambangan pasir dan batu di lereng Gunung Merapi Kecamatan Kemalang, Klaten, tiarap total. Terkait itu, anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mendorong agar Gibran-Ganjar melaporkan kepada aparat penegak hukum nama-nama yang diduga menjadi beking penambangan liar di wilayah pemerintahannya. Menurutnya, Gibran dan Ganjar semestinya menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menertibkan tindakan melawan hukum tersebut. "Bila perlu, melaporkan nama-nama tersebut langsung ke Presiden Joko Widodo. Supaya Presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut menertibkan aksi beking oleh orang besar ini," tegas Mulyanto kepada wartawan, Kamis (8/12/22). "Ini isu sederhana. Semua sudah ada aturannya. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah diatur kewenangannya masing-masing. Tinggal dijalankan," sambungnya. Menurutnya, jika benar di lapangan ditemukan pelanggaran yang dibeking orang besar, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah melaporkannya ke aparat berwenang. "Bukan malah sekedar mengumbar isu di media, tapi tidak menyelesaikan masalah," sindirnya. Politikus PKS ini minta Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penertiban penambangan liar. Jika menemukan kendala atau hambatan dalam proses penertiban, maka Pemerintah jangan sungkan menempuh jalur hukum. Bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi beking leluasa melancarkan aksinya. "Pemerintah Pusat mestinya segera mengatasi soal ini, termasuk juga soal tambang di Kalimantan Timur. Ini kan menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah. Selain bocornya penerimaan negara yg semestinya diperoleh. Kekayaan alam indonesia yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum. Ini tidak sehat secara ekonomi dan politik," tegas Mulyanto. Sudah saatnya, kata dia, Pemerintah bertindak tegas kepada oknum beking penambangan liar. Karena itu perlu komitmen dan keberanian untuk memberantas perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama. Pemerintah harus punya kemauan kuat untuk memberantas beking penambangan liar ini secara tuntas. "Usut semua, mulai dari operator lapangan, jaringan sampai ke dalangnya. Jangan kasih kendor," pungkasnya.

Topik:

Tambang ilegal

Berita Sebelumnya

DPR Minta Pemerintah Selesaikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tepat Waktu

Berita Selanjutnya

Bamsoet Menilai Pemilu 2024 Perlu Dipikirkan Lagi, Ini Sebabnya 

Berita Terkait

Hukum
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Dok MI/Net/Istimewa)

KPK Kasih Paham Bahlil soal Tambang Ilegal Dekat Mandalika

18 jam yang lalu

Investigasi
Ilstrasi Tambang Batubara (Foto: Dok MI/Net/Istimewa)

Daftar Perusahaan Diduga Terlibat Kasus Tambang Ilegal di Kaltim, Diusut Kejagung Tak Kunjung Ada Tersangka!

24 Oktober 2025 00:10 WIB

Hukum
Juru Kampanye Jaringan Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman (Foto: Dok MI/Pribadi)

Data Izin Tambang Berbeda, JATAM Bongkar Mufakat Jahat ESDM dan KKP!

23 Oktober 2025 15:13 WIB

Hukum
Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya sejumlah Rp 13.255.244.538.149 di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Prabowo Sebut Tambang Ilegal di Babel Sudah 20 Tahun, Negara Rugi Rp 800 T

21 Oktober 2025 09:21 WIB

Nasional
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri seminar kebangsaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024)

Anak Kapolri Bekingi Tambang Ilegal di Malut?

23 September 2025 00:19 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok MI/Aswan)

Pidato Prabowo soal Tambang Ilegal: Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

17 Agustus 2025 01:05 WIB