Pasal Zina KUHP Baru, DPR Minta Polisi Depankan Restorative Justice 

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 17 Desember 2022 19:20 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan bahwa aparat kepolisian berhati-hati dalam penegakan hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru direvisi. Dia juga meminta polisi mengedepankan restorative justice atau keadilan restoratif dalam kasus tertentu. "Saya sadar memang masih ada ketidaksempurnaan di KUHP yang baru. Sehingga saya harap pihak kepolisian juga berhati-hati dalam menetapkan pasal dan mengedepankan restorative justice," kata Sahroni, Sabtu (17/12). Ia bilang, keadilan restoratif merupakan ciri hukum modern dan bisa memberikan manfaat penyelesaian yang maksimal. Menurut Sahroni, keadilan restoratif bisa dikedepankan untuk menutupi kekurangan dalam pasal seperti zina. "Restorative justice ini merupakan paradigma baru dalam peradilan pidana yang terbukti adil, berimbang, dan efisien. Jadi semisal masih ada kekurangan-kekurangan [di KUHP], seperti contohnya pasal zina, nah di situ kita kedepankan restorative justice," tutur politikus Partai NasDem itu. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta maaf kepada masyarakat Indonesia apabila dalam proses penyusunan hingga pengesahan RKUHP dinilai publik tidak sempurna. Yasonna juga meminta maaf apabila proses sosialisasi RKUHP masih kurang. Namun, ia menjamin bahwa pemerintah telah melibatkan partisipasi publik dan sejumlah organisasi masyarakat. "Untuk itu dengan segala kekurangan yang ada, saya Menteri Hukum dan HAM beserta tim perancang, tim RKUHP bersama-sama dengan teman-teman DPR, kalau ada yang tidak sempurna pada kesempatan ini, tentunya saya mohon maaf," kata Yasonna di Kampus Poltekip-Poltekim Tangerang, Banten, Kamis (15/12). Yasonna lantas meminta masyarakat yang tidak menghendaki sejumlah pasal dalam KUHP baru untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). #Pasal Zina #Pasal Zina dalam KUHP Baru  

Topik:

KUHP Baru Pasal Zina

Berita Sebelumnya

PKB Targetkan 14 Juta Suara dan 100 Kursi DPR

Berita Selanjutnya

Anggota Komisi XI DPR Ini Prediksi Perancis Jadi Juara Piala Dunia 2022

Berita Terkait

Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, dalam acara Coaching Clinic Hukum untuk Jurnalis: Memahami Delik Pers dalam KUHP baru diselenggarakan oleh Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) di Hotel Mahakam, Jakarta, Senin (30/6/2025) (Foto: Dok MI)

Dewan Pers Soroti Puluhan Pasal KUHP Baru Ancam Jurnalis, Kejagung: Berbahaya Kalau Tak Dipahami!

30 Juni 2025 23:02 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar (Foto: Ist]

Belenggu KUHP Baru: Kolaborasi Dewan Pers hingga Organisasi Jurnalis

30 Juni 2025 13:30 WIB

Hukum
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarief Hiariej alias Eddy Hiariej (Foto: Dok MI/An)

Di KUHAP Baru, Kata Kemenhum Hakim Bisa Beri Maaf Terdakwa

16 Maret 2025 15:37 WIB

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa secara de facto hukuman mati sudah tidak diberlakukan di Indonesia (Foto: Dok MI/Elvo)

DPR: Hukuman Mati Alternatif Terakhir

19 Desember 2024 20:48 WIB

Hukum
Ilustrasi - Dewi Keadilan (Foto: Istimewa)

Tahun Depan Pemerintah Bentuk KUHAP, KUHP Baru Berlaku Januari 2026

22 Oktober 2024 16:46 WIB