Wacana Penundaan Pemilu, Apakah TNI/Polri Mau Benturan dengan Rakyat?

Jakarta, MI - Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis menilai peluang Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Dekrit Penundaan Pemilu tak lagi memungkinkan untuk dikeluarkan di kondisi seperti sekarang. “Peluang presiden mengeluarkan dekrit untuk menunda pemilu itu ada tapi sudah gak memungkin lagi bagi saya pribadi untuk saat ini,” kata Hasbil melalui cuitannya di Twitter dikutip Monitor Indonesia, Selasa (20/12). Alasannya, menurut Kepala BPOKK DPP Insan Muda Demokrat Indonesia ini TNI dan Polri tidak akan mau dibenturkan dengan rakyat yang menolak. “Saya sederhanakan, TNI/Polri gak akan mau dibenturkan dengan rakyat yang menolak pemilu ditunda. Sudahlah fokus saja ke Pemilu 2024,” pungkasnya. Sebelumnya, wacana penundaan pemilu ini bergulir karena disebut masih banyak rakyat yang menginginkan Jokowi menjabat presiden. Akibatnya, muncul dukungan tiga Ketua Umum Partai Politik yang juga sempat disebut atas arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Mereka diantaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Umum DPR RI, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sekaligus Menteri Perdagangan. Setelah itu, muncul pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadia yang menurutnya penundaan pemilu hal yang boleh-boleh saja. Sinyal dukungan Bahlil tersebut sudah beberapa kali disampaikan termasuk dalam acara rilis survei Poltracking Indonesia pada Kamis, (8/12/2022) lalu. Narasi penundaan Pemilu 2024 itu juga ikut disampaikan oleh Ketua MPR, Bambang Soesetyo (Bansoet) saat menjadi pembicara dalam kegiatan itu. Sementara itu, usulan pemilu ditunda juga disampaikan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11) lalu.