Anggap Dalam Kendali Istana, KAMI Minta Ketua KPU Pusat dan Komisoner Dipecat

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 20 Desember 2022 12:07 WIB
Jakarta, MI- Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan dugaan rekayasa KPU RI dalam proses verifikasi faktual perserta pemilu. Bagi KAMI hal itu merupakan kejahatan demokrasi. KAMI sendiri awalnya merespons Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang mendapatkan somasi dari sejumlah anggota KPU daerah yang mengaku mendapatkan intimidasi dalam proses verifikasi faktual partai politik. “Intimidasi dilakukan agar para anggota KPU di daerah untuk meloloskan beberapa partai yang awalnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), lalu menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan sebaliknya,” demikian bunyi pernyataan sikap KAMI, Selasa,(20/12/2022). KAMI pun menduga ada indikasi kuat KPU Pusat dalam kendali kekuatan istana atau kekuatan besar lainnya. Karena pada kenyataannya meloloskan partai-partai tertentu yang akan memecah dukungan suara bagi partai yang selama ini dianggap oposan. “Serta mengamputasi kemunculan partai yang sangat kritis terhadap rezim oligarki,” bunyi pernyataan sikap tersebut. KAMI menegaskan, tindakan KPU diduga kuat juga atas kendali penguasa guna menafikan persyaratan yang objektif kemudian dengan memaksa KPU daerah untuk merubah TMS menjadi MS dan sebaliknya. “Sangat berbahaya bagi proses politik di Indonesia, lebih tepatnya merupakan kejahatan demokrasi,” papar KAMI. KAMI menegaskan, bahwa kejahatan melalui rekayasa apa pun demi meraih kemenangan, untuk melanggengkan kekuasaan adalah cara-cara machiavelist yang jelas melanggar baik etika berbangsa maupun perundangan. “Haruslah dilawan oleh semua kekuatan rakyat, karena sangat berbahaya bagi masa depan NKRI." Atas dasar itu, KAMI meminta, Ketua KPU pusat harus diberhentikan secara tidak hormat beserta komisioner lainnya yang terlibat “Lalu hentikan semua upaya dan rekayasa memanipulasi proses tahapan pemilu, yang berpotensi akan merusak dan mencederai proses demokrasi di Indonesia,” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut. Dalam pernyataan sikap tersebut tercantum sejumlah nama Ketua KAMI lintas Provinsi. Mereka antara lain KAMI Jawa Tengah Mudrick SM Sangidu, KAMI Daerah Istimewa Yogyakarta Syukri Fadholi, KAMI Jawa Timur Daniel M Rasyid, KAMI Jawa Barat Syafril Sjofyan dan AP-KAMI DKI Jakarta Djudju Purwantoro. KAMI Banten Abuya Shiddiq, KAMI Sumatra Utara Zulbadri, KAMI Riau Muhammad Herwan, KAMI Kalimantan Barat H. Mulyadi dan KAMI Sumatera Selatan Mahmud Khalifah Alam S.Ag, KAMI Sulawesi Selatan Geralz Geerhan dan KAMI Kepulauan Riau Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd, KAMI Jambi Suryadi, KAMI Aceh Saiful Anwar S.H., M.H dan SEKRETARIS Sutoyo Abad.

Topik:

KAMI

Berita Sebelumnya

Wacana Penundaan Pemilu, Apakah TNI/Polri Mau Benturan dengan Rakyat?

Berita Selanjutnya

Soroti Insiden Kecelakaan Proyek KCJB, Demokrat: Sering Bermasalah, Hanya Bebani Keuangan Negara

Berita Terkait

Politik
Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo

KAMI: Gatot Nurmantyo Ditunjuk Sebagai Menko Polkam, Mau Lah. Tapi Ada Syaratnya

10 September 2025 15:01 WIB