Refleksi Akhir Tahun, Anggota Komisi VIII DPR Berikan Sejumlah Catatan ke Mitra Kerjanya

Jakarta, MI- Jelang tutup tahun Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid memberikan catatan kritisnya terhadap mitra kerjanya. Dalam catatannya, Wachid karib ia disapa menyoroti sejumlah point krusial terkait capaian mitra kerjanya. Mulai dari Kemensos, Kemenag dan BPKH. Catatan pertama soal Kemensos, Wachid yang juga ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) itu menilai, masih banyak persoalan yang musti dibenahi Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah pimpinan Tri Rismaharini. Utamanya, kata dia, terkait data para penerima bantuan sosial yang belum terkonsolidasi dengan baik. "Catatan untuk Kemensos, pertama, soal perlunya penyempurnaan dan penuntasan daftar kemiskinan. Mengingat setelah Kami turun ke dapil , masih banyak masyarakat yang seharusnya dapat bantuan (Bansos) tapi tidak dapat bantuan sama sekali, baik sembako maupun Bansos BBM," ungkap Wachid kepada wartawan, Jumat (30/12/2022). "Ada warga yang tergolong mampu malah dapat bansos sembako maupun BBM," sambungnya. Menurutnya, persoalan semacam itu kerap terjadi karena mekanisme perubahan data kemiskinan yang diatur di dalam UU Fakir Miskin No 13 tahun 2017 kurang flexible. "Yang berhak merubah data adalah Kepala Desa. Namun, persoalan muncul di mana para Kepala Desa setelah saya amati di lapangan, tidak berani merubah data orang sudah mampu dan mengalihkan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Hampir rata-rata Kepala desa justru menambah daftar orang miskin dari pada yang mampu di hapus dari daftar," papar Wachid. Wachid juga mempertanyakan efektivitas dana bansos yang selama ini jumlahnya cukup fantastis. Namun hasilnya tidak selaras dengan jumlah anggaran yang digelontorkan. "Seharusnya Bansos yang anggarannya Triliunan rupiah itu seharusnya sudah ada hasilnya," tandasnya. Catatan selanjutnya, Wachid juga menekankan agar Kementerian Agama (Kemenag) lebih intensif lagi memperjuangkan penambahan kuota haji. "Kemenag sudah saatnya melakukan komunikasi dengan Arab Saudi terutama kementerian Haji Arab Saudi terkait kuota Haji agar mendapatkan tambahan kuota, mengingat daftar tunggu yang masih panjang sampai 45 tahun," tandasnya. Tak hanya itu, Wachid juga meminta Kemenag memperjuangkan anggaran untuk Pendidikan Agama yang masih sangat kurang bila dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Mengingat Pendidikan Agama sekarang hanya mengandalkan Bantuan dari Masyarakat daerah," ungkapnya. Terakhir, Wachid juga meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk lebih hati-hati terkait pengelolaan keuangan umat. "Struktur Dewan Pelaksana dan Dewan Pengawas di BPKH sekarang diduduki wajah-wajah baru. Saya minta bekerja lebih semangat dan kerja keras agar dana ummat dari calon jamaah haji yqng dikelola oleh BPKH bisa mendapatkan nilai manfaat lebih besar," ujarnya. "Mengingat anggaran haji ke depan tidak semakin turun justru malah naik. BPKH ke depan harus hati-hati mengingat ekonomi ke depan agak kurang bagus," tutup Wachid.