PDIP Desak Partai yang Sudah Deklarasi Capres Antitesis Jokowi untuk Keluar Pemerintahan

Syamsul

Diperbarui 30 Desember 2022 15:39 WIB

PDIP Desak Partai yang Sudah Deklarasi Capres Antitesis Jokowi untuk Keluar Pemerintahan

Jakarta, MI- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mendesak agar partai yang telah mendeklarasikan calon presiden (capres) yang merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik diri dari pemerintahan. Hal tersebut Hasto sampaikan saat berbicara mengenai isu reshuffle atau perombakan kabinet yang tengah menguat. Awalnya, Hasto mengatakan bahwa reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan oleh Jokowi selaku Presiden. Kemudian, Hasto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dievaluasi. Hasto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. "Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian kita harus mengimpor beras," sindir Hasto dalam jumpa pers virtual, Jumat (30/12/2022). Kemudian, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis. Oleh karena itu, Hasto mengingatkan, jika ada menteri yang terkena reshuffle, maka jangan dikaitkan dengan urusan politik. "Dan sekiranya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, ya jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle. Dan reshuffle ini tidak menunjukkan kepada partai tertentu," tandas dia. Hasto mengingatkan bahwa partai yang telah mengusung sosok antitesis Jokowi untuk mengundurkan diri dari pemerintahan. "Karena ada partai yang telah mengambil keputusan untuk mencalonkan calon presiden, dan di dalam seluruh geraknya kebijakannya itu nyata-nyata menjadi antitesa dari Presiden Jokowi, tentu saja ada suatu landasan konstitusional. Tidak seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa dengan Presiden yang sedang menjabat, muncul kesadaran politik untuk menarik diri," sindir Hasto. Menurut dia, mendukung Presiden Jokowi jangan hanya ingin mendapatkan enaknya saja. "Jadi mendukung Presiden itu bukan untuk mendapat enaknya. Ketika telah mengambil suatu sikap politik yang berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR, seharusnya juga diikuti dengan sikap yang ada di eksekutif," tegas Politikus PDIP itu.

Topik:

PDIP

PDIP Desak Partai yang Sudah Deklarasi Capres Antitesis Jokowi untuk Keluar Pemerintahan

Berita Sebelumnya

Refleksi Akhir Tahun, Anggota Komisi VIII DPR Berikan Sejumlah Catatan ke Mitra Kerjanya

Berita Selanjutnya

KPU Sebut Partai Ummat Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Berita Terkait

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minus Rp2 Juta

Mabuk Sambil Berkendara, Anggota DPRD Gorontalo Ngoceh Mau Rampok Uang Negara

Kata Menkeu Purbaya Rakyat Sejahtera dalam 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Anak Buah Megawati: Aku yang Gila atau Dia yang Agak Laen?

PDIP akan Beri Sikap terhadap Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K