Tanggapi Wacana Bedakan Tarif untuk Orang Kaya, Anggota DPR Ingatkan Soal Perspektif KRL untuk Perbaikan Lingkungan

Jakarta, MI- Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid mengingatkan, agar fungsi KRL (Commuter Line) dapat dikembalikan dalam perspektif sebagai sebuah fasilitas publik yang memiliki tujuan untuk perbaikan lingkungan, kemacetan dan sebagainya. Hal itu disampaikan Anwar Hafid merespons rencana pemerintah untuk mengatur dan membedakan tarif kereta KRL berdasarkan status ekonomi. Rencana ini sendiri menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. “Karena itu perspektifnya mesti berfokus bahwa KRL dan commuter Line adalah fasilitas publik dengan tujuan perbaikan lingkungan, kemacetan dan sebagainya,” kata Politikus Partai Demokrat itu, Rabu,(4/1/2023). Anwar Hafid menegaskan, lantaran presepektifnya ialah penyelamatan lingkungan pemerintah sedianya harus melalukan subsidi tarif KRL secara keseluruhan. “Bisa dengan memanfaatkan CSR korporasi. Bukan sekedar sarana transportasi biasa,” saran Anwar Hafid. Anwar Hafid menerangkan, bahwa subsidi tanpa kelas diperlukan jika memang tujuan utama pemerintah ialah untuk mengurangi solusi kemacetan dan mengurangi polusi. “Subsidi berlaku bagi siapa saja yang menggunakan moda transportasi tersebut. Kalau ini dilakukan maka usaha kita mengalihkan masyarakat ke moda transportasi umum bisa berhasil,” pungkas dia.