Respons Jokowi Disebut Komplain Soal Deklarasi Anies: Apa Urusannya Presiden?

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 1 Februari 2023 07:49 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan NasDem yang menyebut dirinya komplain ke Surya Paloh lantaran mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024, tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Ia tidak merasa memiliki wewenang untuk mengurusi dapur partai politik. Jokowi menyampaikan hal itu merupakan urusan Koalisi Perubahan yang tergabung dari NasDem, Demokrat dan PKS. "Itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres, cawapres itu urusannya partai, atau gabungan partai. Apa urusannya presiden," kata Jokowi di Jakarta Pusat, Selasa (31/1) malam. Ia pun meminta sejumlah persoalan, agar tak dikait-kaitkan dengan istana. Sebab, kata dia, pemerintah punya pekerjaan yang banyak ketimbang mengurusi urusan partai politik. "Jangan sering dihubung-dihubungkan dengan istana. Dikit-dikit dengan istana, istana pekerjaannya banyak," ujarnya. Sebelumnya, Ketua DPP partai NasDem, Sugeng Suparwoto mengungkapkan, pertemuan ketua umumnya dengan Jokowi hanya membahas soal sikap partai NasDem yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Menurut Sugeng, dalam pertemuan tersebut Jokowi sedikit kecewa dengan langkah partai NasDem yang tidak berkomunikasi terlebih dahulu terkait dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024. “Salah satunya ya dengan bahasa yang ringan. ‘Iya Pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya’. Tapi sebatas itu saja kata pak Surya,” kata Sugeng, dikutip pada Selasa (31/1).

Topik:

Jokowi Surya Paloh Pilpres 2024

Berita Sebelumnya

Kalaupun Harus Reshuffle Kabinet, Jokowi: Sisi Politik Bukan yang Utama Tapi Soal Kinerja

Berita Selanjutnya

Imbas Kecelakaan Maut, Komisi VII DPR Minta Operasional PT GNI Dihentikan

Berita Terkait

Ekonomi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Whoosh

22 jam yang lalu

Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (kanan) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

27 Oktober 2025 11:11 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

27 Oktober 2025 00:17 WIB

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB