Gawat! PPATK Endus Dugaan Money Laundry Hingga Rp500 T Lewat Koperasi

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 14 Februari 2023 20:21 WIB
Jakarta, MI- Dalam kurun 2020-2022, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan adanya aksi pencucian uang (money laundry) yang dilakukan oleh 12 koperasi simpan pinjam. Tak main-main, dugaan pencucian uang tersebut disebut PPATK mencapai angka Rp500 triliun. "PPATK menemukan dalam periode 2020-2022 saja, itu ada 12 koperasi simpan pinjam dengan dugaan TPPU, termasuk koperasi yang sekarang ini. Jumlah dana secara keseluruhan melebihi Rp500 triliun," beber Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (14/2/2023). Ivan menambahkan, PPATK telah menelaah praktik model pencucian uang lewat koperasi jauh sebelum kasus Indosurya mencuat ke publik. Ivan mengungkapkan, PPATK sudah mengantongi 21 data hasil analisis terkait 11 kasus dugaan tindak pidana pencucian uang lewat koperasi, termasuk di dalamnya kasus Indosurya. "Jadi artinya, kita melihat bahwa potensi kerugian. Bukan potensi ya, dana yang dihimpun oleh koperasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu besar," tandasnya. Menyinggung soal kasus Indosurya, Ivan mengungkapkan bahwa pihaknya sempat bekerja sama dengan Kejaksaan. Ivan mengakui sempat beberapa kali mengirim data ke Kejaksaan dan mendapati dugaan tindak pidana pencucian uang oleh koperasi itu. Menurutnya, Indosurya menjalankan sistem koperasi dengan menunggu modal baru masuk. Kesimpulan ini tercatat lewat beberapa dana nasabah yang ditransaksikan ke perusahaan terafiliasi. "Kami sudah beberapa kali mengirimkan hasil analisis kepada Kejaksaan terkait kasus Indosurya. Artinya dari perspektif PPATK memang terjadi pencucian uang," tegas Ivan.  

Topik:

PPATK

Berita Sebelumnya

Dear Konsumen Meikarta! Bukan Skema Refund Soal Pengembalian Dana, Tapi Dititip Jual Melalui Manajemen

Berita Selanjutnya

Pasca Kunjungi NasDem, Joman Besok Umumkan Dukungan Capres

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Lacak Pergerakan Uang "Juru Simpan" Kasus Korupsi Kuota Haji

23 September 2025 12:08 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Deteksi Aliran Korupsi Kuota Haji, KPK Gandeng PPATK

22 September 2025 15:03 WIB

Monitor Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

12 September 2025 21:36 WIB

Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T: KPK Leluasa Proses Bekas Menkeu Sri Mulyani!

8 September 2025 19:00 WIB

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto [Foto: Ist]

KPK Gandeng PPATK Usut Aliran Dana Korupsi Kuota Haji Rp 1 Triliun

18 Agustus 2025 13:06 WIB

Ekonomi
Ilustrasi (Foto: Ist)

PPATK Bakal Blokir E-Wallet Terindikasi Judi Online

14 Agustus 2025 08:37 WIB