Anggota Komisi VI DPR Sebut Pengembang Meikarta Lakukan Kebohongan Publik

Jakarta, MI- Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anak menuding pihak pengembang proyek apartemen Meikarta melakukan kebohongan publik. Tudingan itu dilontarkan Anam saat menanyakan kebenaran jumlah unit apartemen yang telah dibangun dan diselesaikan oleh pengembang Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi VI DPR RI dengan pihak pengembang proyek apartemen Meikarta yakni PT. Mahkota Sentosa Utama (MSU) anak usaha Lippo Group, Senin (13/02/2023) kemarin. "Bilang tadi ada 100 ribu unit, terus kemudian cuma ada 18 ribu unit, bapak berarti sudah melakukan kebohongan publik. Data dari mana pak. Bahkan bapak bluffing (sesumbar) di media-media sudah terjual ratusan ribu unit sejak 2017 pak," tegas Politikus PDIP itu. Selain itu, Anam juga mengaku tak habis pikir ketika konsumen menginginkan haknya dipenuhi justru yang terjadi malah pihak Meikarta berbelit-belit. "Kedua, yang saya heran kenapa kok bapak ulur-ulur sampai sekian tahun, kenapa gak bapak bayar begitu saja. Kalau saya lihat kan pak James Riady banyak duitnya," sindir dia. Sementara itu, dalam rapat tersebut, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Ketut Budi Wijaya, selaku pihak induk pengembang proyek Meikarta, menjelaskan bahwa pemesanan apartemen Meikarta tidak mencapai 100 ribu unit seperti yang selama ini diberitakan. Hal ini karena proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium. Saat itu, lanjut Ketut, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi. Namun, konsorsium-konsorsium tersebut meninggalkan proyek Meikarta pada 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan. "Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya yang valid adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli, yaitu 18 ribu unit," kata Ketut. Perbedaan ini karena banyak data double yang dibuat oleh agen properti. Saat Meikarta baru dirilis, banyak agen properti yang direkrut oleh konsorsium. "Angka ini menggelembung besar. Itu tujuannya untuk dapat komisi, pak," kata Ketut. Ia menjelaskan, sejak putusan PKPU pada 2020, Meikarta harus menyerahkan unit apartemen hingga 2027. Hingga akhir 2022, unit yang sudah diserahkan baru 4.200 atau 30%. "Jadi 2020 dalam PKPU disebutkan kami harus mulai menyerahkan produk-produk ini sampai dengan tahun 2027 pak waktunya. Nah sampai akhir tahun lalu itu sudah 4.200 unit diserahkan, dan ini terus berlanjut," ujarnya. Ia pun menyampaikan komitmen dari pemegang saham Lippo Cikarang untuk menyelesaikan proyek Meikarta. Pihaknya telah menyuntikkan dana Rp 4,5 triliun agar Meikarta tidak terbengkalai. "PT Lippo Cikarang, kami telah membantu inject dana Rp 4,5 triliun. Ini bukti komitmen, kami tidak membiarkan proyek ini terbengkalai," jelasnya. Sementara itu, Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar, yang merupakan pengembang Meikarta menyatakan target penyaluran di 2023 adalah 2.200 unit atau 14%. Lalu di 2024 adalah 3.400 unit atau 21%. Pada 2025, sebanyak 3.000 unit atau 18%, sehingga total unit yang tersalurkan tahun tersebut adalah 83%. "2026 akan menyerahkan 3.100 unit atau 10%, sisanya 2027 sebesar 1.997 unit atau 7%," kata Indra.