Berpotensi Rugikan Keuangan Negara, Anggota Komisi VII DPR Desak Erick Thohir Batalkan IPO PGE

Jakarta, MI- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, aksi korporasi anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang melakukan IPO (Initial Public Offering/penawaran saham umum perdana) jelas bertentangan dengan UU BUMN dan berpotensi merugikan negara. Oleh karenanya, Mulyanto pun mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk membatalkan IPO tersebut. "Ada dua poin krusial kenapa IPO PGE harus ditolak. Pertama, terkait perubahan status kepemilikan aset di BUMN yang semula sebagai aset negara akan berubah menjadi aset perusahaan. Kedua, terkait status kepemilikan perusahaan yang semula milik negara nanti akan berubah menjadi milik swasta," papar Politikus PKS itu, Kamis (23/2/2023). Menurutnya, perubahan status aset dan kepemilikan perusahaan ini yang berbahaya. IPO seolah menjadi strategi pengalihan aset negara di anak perusahaan BUMN. Selain itu, IPO juga bisa menjadi langkah awal privatisasi perusahaan milik negara. Politikus dari Fraksi PKS ini menegaskan, masih banyak upaya lain yang dapat dilakukan PGE untuk mendapat tambahan modal tanpa harus membahayakan kepentingan negara. Apalagi diketahui, menurutnya, belakangan ini ada beberapa lembaga keuangan internasional berbondong-bondong menawarkan dana murah kepada PGE untuk melakukan pengembangan usaha. "Mereka memiliki trust yang tinggi terhadap nama besar dan kinerja Pertamina. Terlebih bisnis PGE di bidang energi terbarukan ini sangat prospektif," ujarnya. Sudah seharusnya, kata dia, Menteri Erick peka dengan masalah ini. “Dia harus menolak dan membatalkan IPO PGE,” tegasnya.