Yan Harahap: Wewenang MK Diamputasi PN Jakpus

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 3 Maret 2023 16:51 WIB
Jakarta, MI - Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, menilai, wewenang Mahkamah Konstitusi diamputasi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) karena perintahkan KPU RI untuk menunda Pemilu 2024. "Entah mengapa, hukum sering jungkir balik di era sekarang. Pada kasus ini terlihat wewenang Mahkamah Konstitusi diamputasi oleh Pengadilan Negeri," kata Yan Harahap kepada Monitor Indonesia, Jumat (3/3). Yan Harahap merasa aneh dengan putusan yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat. Padahal, kata Yan, PN Jakarta tidak memiliki wewenang untuk perintahkan KPU RI menunda pesta demokrasi di 2024. "Menjatuhkan suatu vonis yang dalam UU jelas-jelas bukan kompetensi absolut-nya, dan memutuskan sesuatu di luar wewenangnya," ujarnya. Yan menjelaskan, sengketa proses Pemilu merupakan wewenang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN). "Seharusnya hakim PN itu sudah mengerti bahwa sengketa terkait proses Pemilu adalah kewenangan Bawaslu dan PTUN. Sedangkan sengketa tentang hasil pemilu merupakan kewenangan MK," terangnya. Oleh karena itu, Yan meminta agar Komisi Yudisial mengevaluasi hakim yang memerintahkan KPU RI untuk menunda Pemilu. Bahkan, jika memang hakim tersebut tidak kompeten layak dicopot. "Jadi menurut saya, para hakimnya perlu dievaluasi. Layak dicopot bila memang tak kompeten," tandasnya. (ABP)

Topik:

PN Jakpus MK Yan Harahap wewenang diamputasi

Berita Sebelumnya

Anggota Komisi IX DPR Sebut Sistem Kesehatan Indonesia Rapuh

Berita Selanjutnya

Komisi VII DPR Dorong BPK dan KPK Pantau Pemberian Insentif untuk Pembelian Kendaraan Listrik

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Hukum
Mantan Dirut Taspen, Antonius Kosasih (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Mantan Dirut Taspen Antonius Kosasih Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara

6 Oktober 2025 19:34 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB