Anggap Tidak Realistis, Anggota Komisi VII DPR Nyatakan Tak Setuju Depo Pertamina Plumpang Dipindah

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Maret 2023 13:02 WIB
Jakarta, MI- Komisi VII DPR RI menganggap pemindahan Depo Pertamina Plumpang bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Opsi tersebut bukanlah pilihan yang realistis untuk dilaksanakan saat ini. Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam mengaku tidak setuju terhadap rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang. “Relokasi Depo Pertamina Plumpang sangat tidak realistis, membutuhkan waktu dan biaya yang besar bahkan terkesan lebih kental nuansa politiknya,” kata Politikus PKB itu dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3/2023). Komisi VII, kata dia, berharap pemerintah mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan terus meningkatkan pengelolaan manajemen resiko di dalam Pertamina. Syaikhul menilai, pemindahan depo tidak menjamin tidak terulangnya insiden serupa, apabila Pertamina tidak meningkatkan SOP (standard operational procedure) dalam manajemen resiko di setiap proses maupun tahapan kerja. Kebakaran yang menewaskan belasan orang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka yang tinggal berbatasan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang ini meyisakan banyak tanda tanya. Pasalnya musibah ini adalah kali pertama sejak beroperasinya Depo Pertamina Plumpang pada tahun 1974. Pertamina sejatinya belajar dari kecelakaan kerja yang terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, ledakan kilang yang terjadi di RU VI Pertamina Balongan pada 29 Maret 2021 lalu telah menewaskan 4 orang warga yang sedang melintas. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya zona penyangga dan berbatasan langsung dengan jalan umum. “Saat ini, membuat zona penyangga (buffer zone) di lokasi Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang paling kongkret yang bisa dilakukan dan juga membebaskan lahan masyarakat sampai jarak aman,” pungkasnya.

Topik:

Depo Pertamina Plumpang

Berita Sebelumnya

Anies Baswedan Lemah di Jatim dan NU Sekadar Asumsi

Berita Selanjutnya

Jumat, KPU RI Banding Putusan PN Jakarta Pusat