Luhut Sebut Ada Industri Sawit yang Belum Bayar Pajak

Jakarta, MI- Ada sejumlah industri dengan separuh penguasaan kebun sawit di Indonesia diduga belum membayar pajak ke negara. Hal tersebut sebagaimama dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat meresmikan perusahaan daur ulang sampah plastik yang ada di Batam, Kamis (9/3/2023) kemarin. “Palm oil ini, pengalaman kita sekarang, kita ternyata menemukan yang bayar pajak di palm oil baru 7,5 juta hektare, mudah-mudahan 7,5 juta hektare itu benar,” ujar Luhut dalam sambutannya di acara tersebut sebagaimana dikutip dari tempo.co. Dijelaskannya, total luas kebun sawit Indonesia sebesar 14,7 juta hektare, namun setelah dilakukan audit, ternyata luas total sawit Indonesia mencapai 20,4 juta hektare. “Dari yang katanya 14,7 juta hektare, dan setelah kita audit ternyata 20,4 juta hektare,” urainya. Luhut mengakui, negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, tetapi tidak dikelola dengan baik. “Anda bisa bayangkan negeri kita sangat kaya, tetapi tidak pernah kita manage secara baik. Sekarang melalui perintah presiden, kita lakukan itu semua,” tegas Luhut. Luhut mengatakan, pada data luasan sawit Indonesia yang dikeluarkan beberapa intansi pemerintah ataupun swasta berbeda-beda pada beberapa tahun belakangan ini, mulai dari 15 juta hektare, 16 juta hektare. Oleh sebab itu, sejak akhir Oktober 2022 lalu, Luhut memerintahkan untuk audit perkebunan sawit usai kisruh harga minyak goreng sawit yang melonjak. Sebelumnya, sebagaimana dikutip kembali dari tempo.co, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempersoalkan ketidaksinkronan data antarlembaga dan kementerian soal sawit, khususnya industri sawit dan turunannya. "Sampai saat ini tidak ada satu instansi pun yang punya data itu. Ada yang punya data 2010, ada yang punya data 2009 dan tidak ada data yang sama. Semua dari Kementerian dan daerah, enggak sama," ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).