Anggap Skandal Bombastis, Anggota Komisi III DPR Desak APH Bongkar Penggelapan Pajak

Jakarta, MI- Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengingatkan agar dana APBN digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pasalnya, kata dia, APBN dalam realisasinya sering kali tidak tepat sasaran sehingga rakyat tidak tersentuh dan terabaikan negara. Bahkan, kata dia, saat ini mulai terbongkar adanya kebocoran pajak di beberapa sektor, pajak digelapkan, negara dirugikan, kesejahteraan rakyat terabaikan. "Kebocoran pajak yang digelapkan mungkin bisa mencapai 20% setiap tahunnya. Ini skandal yang bombastis dan patut dibongkar agar APBN kita dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat," tegas Politikus Demokrat itu, dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (15/3/2023). Diketahui, banyak harta para pejabat kementerian yang tidak sesuai dengan profil atau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Menurutnya, perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka. "Penanganannya melalui extra ordinary crime karena jika dilakukan dengan tindak pidana biasa tidak akan terbongkar kotak pandora kasus ini," tegas dia. Menurutnya, presiden Jokowi harus memperhatikan terhadap kasus yang merugikan keuangan negara yang besar itu. Santoso menegaskan, para oknum pegawai pajak dan bea cukai serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan swasta sebagai wajib pajak harus diperiksa. Menurutnya, hukum harus ditegakkan, sebab pencurian uang pajak sudah lama dibiarkan berlangsung. "Menkeu harus berani ikut membongkar kerusakan oknum bawahannya. Jika Menkeu tidak melakukannya maka tuntutan mundur kepada beliau yang digaungkan publik suatu hal yang mesti dia lakukan," tegasnya. Diketahui, Kementerian Keuangan yang membawahi Dirjen Pajak dan Bea Cukai tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, ada sejumlah pegawai Kemenkeu yang dianggap publik tidak pantas dengan mengumbar harta kekayaan. Sebut saja pegawai-pegawai Kemenkeu yang tengah disorot masyarakat itu di antaranya: Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, Eko disorot karena sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial, seperti mobil antik hingga pesawat Cessna. Apa yang dipamerkannya, tak sebanding dengan laporan harta kekayaannya di KPK alias LHKPN. Eko melaporkan kekayaannya ke LHKPN pada 15 Januari 2022 untuk periode 2021. Harta eko tercatat menyentuh Rp15,7 miliar, sementara utangnya Rp9 miliar. Sehingga total hartanya Rp6,7 miliar di 2021. Lalu ada pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo juga telah menjalani klarifikasi di KPK terkait harta kekayaannya Rp 56 miliar yang dinilai tidak sesuai dengan profil. Ini bukan kali pertama KPK meminta keterangan Rafael Alun, ayah Mario Dandy Satrio penganiaya anak petinggi GP Anshor itu pernah diklarifikasi pada 2018 lalu. Selain pegawai Kemenkeu, publik juga menyoroti Vidya Piscarista, istri Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra, juga menjadi pusat perhatian warganet dengan gaya hidup mewahnya. Saking hebohnya, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto sampai turun tangan dan Sudarman akan dipanggil untuk klarifikasi.