JK: Masyarakat Mestinya Bersyukur Pemerintah Tak "Monopoli" Pembangunan Masjid

Jakarta, MI- Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam hal pembangunan rumah ibadah umat Islam yakni Masjid patut disyukuri. Hal tersebut disampaikan mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) saat mengisi ceramah di Masjid Kampus UGM, Sleman, DIY, Jumat (31/3/2023) malam. Lebih lanjut JK mengungkapkan, Indonesia adalah salah satu dari sejumlah negara yang membolehkan masyarakatnya bergotongroyong dalam pembangunan masjid. "Apa yang membedakan umat Indonesia dengan luar? Indonesia cuma (satu dari) dua negara di dunia yang membangun masjid oleh masyarakat sendiri," terang Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu. Berbeda dengan Malaysia atau Arab Saudi, kata JK, model pembangunan masjidnya diselenggarakan oleh negara sehingga aktivitas menyampaikan khotbah bisa diatur. "Karena negara yang membangun, maka khotbahnya, ceramahnya, harus sama dengan kebijakan negara. Kalau kita beda kadang-kadang, ada masjid begitu naik langsung kritik pemerintah habis-habisan," ungkap dia. Lain halnya dengan di Indonesia, JK mengatakan, ceramah atau khotbah yang melanggar ketentuan pemerintah seperti di Malaysia maupun Arab Saudi bisa berurusan dengan aparat hukum. "Apalagi di Saudi, 10 tahun itu penjara. Jadi berbahagialah umat Islam Indonesia dapat kita ini menyampaikan hal-hal yang menurut kita itu penting," ujar JK. Sebagai negara muslim terbesar, kata dia, Indonesia memiliki hampir satu juta bangunan masjid dan musala yang tersebar di setiap sudut jalan, sementara di Malaysia, dengan jumlah penduduk mencapai 30 juta jiwa hanya memiliki 760 masjid saja. "Di setiap jalan kampung ada masjid. Sampai kita dewan masjid ini mengatur jangan kalian adzannya terlalu keras, karena sering melampaui masjid lain sehingga kita dengar tapi tidak jelas apa yang disampaikan. Ini penting untuk kita semua," pungkasnya.