Indonesia Dicoret FIFA, Partai Gerindra Tegaskan Urusan Olahraga dengan Politik Mesti Dipisahkan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 April 2023 23:19 WIB
Jakarta, MI- Berbeda dengan sikap PDIP dan PKS yang konsisten menolak kehadiran timnas U-20 Israel hingga berujung dicoretnya Indonesia selaku tuan rumah oleh FIFA, Partai Gerindra justru menegaskan bahwa urusan olahraga dengan politik mesti dipisahkan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono merespons keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. "Partai Gerindra berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi kemajuan sepakbola dan cabang-cabang olahraga lainnya, serta untuk selalu memisahkan kepentingan olahraga dengan kepentingan politik," kata Politikus Gerindra itu dalam keterangan tertulis, Kamis (30/3/2023). Budi memandang, olahraga berpijak pada spirit sportifitas dan solidaritas sebagai instrumen pemersatu bangsa. Adapun soal Palestina, Budi menegaskan, sikap Partai Gerindra tidak berubah, yakni mendukung kemerdekaan negara Palestina. Namun, kata dia, olahraga perlu dikesampingkan dari urusan politik. "Kami juga melihat bahwa esensi olahraga, merupakan sebuah manifestasi dari jiwa ksatria, dan tidak boleh dicampur-adukan dengan kepentingan politik manapun," tandas Budi. Budi mengaku menyayangkan ketika PSSI dan FIFA gagal menemukan titik temu hingga berujung pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Menurutnya, Piala Dunia U-20 tahun 2023 mestinya jadi kesempatan emas bagi timnas sepakbola remaja Indonesia di kancah internasional. Kendati demikian, Budi mengaku menghormati keputusan yang diambil FIFA mengenai status tuan rumah Piala Dunia U-20. "Selain itu, digelarnya Piala Dunia U-20 juga berpotensi untuk menciptakan nilai ekonomi dan kesempatan lapangan kerja baru di Indonesia. Namun Partai Gerindra tetap menghormati keputusan yang telah dibuat oleh FIFA," pungkasnya.  

Topik:

Gerindra urusan olahraga dengan politik mesti dipisahkan

Berita Sebelumnya

Kalau RUU Perampasan Aset Mendesak, Arsul Sani ke Pemerintah: Kenapa Gak Keluarkan Perppu?

Berita Selanjutnya

Tinjau Kesiapan, Komisi VIII DPR Kunjungi Asrama Haji Donohudan