Kerugian Ditaksir Sekitar Rp 3,7 Triliun Akibat Batalnya Piala Dunia U-20, PSI: Kenapa Baru Sekarang Protesnya?

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 2 April 2023 13:15 WIB
Jakarta, MI - Piala Dunia U-20 2023 membawa dampak kerugian material dan non-material bagi Indonesia yang seyogianya jadi tuan rumah. “Indonesia sendiri yang minta, bahkan bersaing dengan beberapa kandidat negara lain yang juga mau jadi tuan rumah. Kontestasi itu sudah lama, bukan ujug-ujug, jadi kelihatan sekali bodohnya sampai dibatalkan. Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur, kebodohan ini hendaknya bisa jadi pelajaran bagi generasi mendatang. Jangan diulangi lagi!” ujar Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Minggu (2/4). Bahkan Menparekraf Sandiaga Uno menaksir kerugian akibat pembatalan itu katanya sekitar Rp 3,7 triliun. PSI mengamini pernyataan Menparekraf, bahwa mulai dari biaya merenovasi seluruh stadion yang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia U20 yang katanya senilai lebih dari Rp 500 miliar. Lalu proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara yang diperkirakan bakal lebih dari 50.000 orang. Proyeksi pendapatan yang bakal diraup diperkirakan mencapai 2 juta orang pada setiap pertandingan. Menghitung hak siar, sponsor dan merchandise, dan lain-lain. Belum lagi hotel-hotel di sekitar venue yang sudah dipesan kamarnya. Jadi Rp 3,7 triliun itu jumlah minimal. Belum lagi menghitung kerugian immaterial, selain kerugian bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi, hal ini juga memupuskan mimpi besar para punggawa Garuda Muda. Batalnya perhelatan yang sudah lama direncanakan dan melibatkan semua kepala daerah terkait gegara dicampuradukannya urusan politik dengan olahraga secara gegabah. “Mestinya sejak awal tak usah mengajukan diri jadi tuan rumah. Sekarang khan urusannya jadi runyam, kerugian jelas di depan mata. Kerugian ekonomisnya jelas ada, apalagi kerugian reputasi bangsa, duh malu-maluin aja, sudahlah ini pelajaran pahit bangsa kita,” tutup Andre Vincent Wenas.  

Topik:

Piala Dunia U-20

Berita Sebelumnya

Ketika DPR Takut Juragan Sahkan RUU Perampasan Aset, Patut Dicurigai Ada Aliran Uang Haram ke Parpol

Berita Selanjutnya

Pengamat Sebut Ketum Parpol Penyebab RUU Perampasan Aset Mandek di DPR, "Lindungi Koruptor"?