Sudutkan Mahfud MD, Komisi III DPR Dicurigai Lindungi Orang yang Terlibat TPPU Rp 349 T
![Aldiano Rifki](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/XNyI5VRYut5ImW6o0Y2dgeozbFJ6AXnHLqpUBp2P.jpg )
Aldiano Rifki
Diperbarui
7 April 2023 01:28 WIB
![Sudutkan Mahfud MD, Komisi III DPR Dicurigai Lindungi Orang yang Terlibat TPPU Rp 349 T](https://monitorindonesia.com/2023/03/Rapat-Mahfud-MD-dan-Komisi-III-DPR-RI.jpeg)
Jakarta, MI - Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid mengatakan, Komisi III DPR seharusnya memberi dukungan kepada Menkopolhukam Mahfud MD untuk membongkar skandal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, bukan malah menyudutkan dan mencari-cari kesalahan seolah apa yang diungkap Mahfud itu menyalahi aturan hukum.
“Rakyat Indonesia terlihat antusias memberikan dukungan kepada Mahfud MD. Bahkan apa yang diungkap Mahfud itu menjadi trending topics di media sosial Namun, anehnya, anggota Komisi III DPR justru seolah tidak mempercayai temuan tersebut” kata Habib Umar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/4).
Habib Umar curiga anggota DPR di Komisi III yang terlihat menyudutkan Mahfud, ikut melindungi orang-orang yang terlibat TTPU tersebut. Padahal, kata dia, transaksi yang diduga TPPU hingga Rp349 triliun itu sangat berbahaya jika tidak dituntaskan.
"Biarlah PPATK dan aparat penegak hukum membongkarnya. Saya ingatkan kepada para anggota DPR untuk berhati-hati, karena yang namanya kebohongan itu bisa saja terkuak sewaktu-waktu," tegas Habib Umar.
Ia bahkan mengatakan, selain memberikan dukungan kepada Mahfud, Kemenkeu seharusnya direformasi karena terungkapnya dugaan TPPU hingga Rp349 triliun itu pada rentang tahun 2009 hingga 2023, membuktikan betapa bobroknya kementerian yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani itu.
"Kemenkeu harus segera direformasi ulang. Seperti di era Soeharto di mana Bea Cukai pernah dibekukan untuk sementara karena banyak pegawainya yang terlibat korupsi," jelas Habib Umar.
Ia meminta aparat penegak hukum menghukum orang-orang yang terlibat skandal itu dengan seberat-beratnya.
"Ingat, uang skandal money loundry itu adalah uang haram yang jika digunakan akan berdampak dan menghasilkan hal yang tidak baik. Uang itu bisa juga digunakan untuk kejahatan dan sangat berbahaya untuk kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia ini," jelasnya.
Habib Umar meminta kepada Presiden Jokowi untuk serius membuka skandal ini agar jangan sampai orang beranggapan atau menduga-duga bahwa Presiden terlibat atau berada dalam pusaran skandal ini.
"Pak Jokowi harus berani membuka skandal ini seterang-terangnya, sehingga tidak ada anggapan kalau Pak Jokowi berada di balik kasus ini," pungkasnya.
#TPPU Rp 349 T
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![Kejagung Garap Petinggi Bank Milik Taipan Robert Budi Hartono terkait TPPU Emas 109 Ton Staf Legal PT BCA Tbk berinisial LA diperiksa sebagai saksi kasus dugaan TPPU emas 109 ton dengan tindak pidana asal korupsi penyalahgunaan wewenang (Foto: Menara BCA/Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/korupsi-bank-bca.webp)
Kejagung Garap Petinggi Bank Milik Taipan Robert Budi Hartono terkait TPPU Emas 109 Ton
30 Juli 2024 20:07 WIB
Hukum
![Komisi III DPR Minta Ronald Tannur Dicekal ke Luar Negeri dan Panggil MA-KY Gregorius Ronald Tannur (Foto: Dok MI/Aswan/Diolah dari berbagai sumber)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/gregorius-ronald-tannur.webp)
Komisi III DPR Minta Ronald Tannur Dicekal ke Luar Negeri dan Panggil MA-KY
30 Juli 2024 00:10 WIB
Hukum
![DPR Minta KY Audit Hakim Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Bila Perlu KPK Usut Dugaan Gratifikasi! Hakim Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul memimpin jalannya sidang Ronald Tannur di PN Surabaya (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/hakim-erintuah-damanik-heru-hanindyo-dan-mangapul-memimpin-jalannya-sidang-ronald-tannur-di-pn-surabaya.webp)
DPR Minta KY Audit Hakim Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Bila Perlu KPK Usut Dugaan Gratifikasi!
29 Juli 2024 16:25 WIB
Politik
![Komisi III Jamin Perlindungan Kepala BP2MI Asal Berani Ungkap Pengendali Judi Online Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman (kiri) dan Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun (kanan). (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/habib-adang.webp)
Komisi III Jamin Perlindungan Kepala BP2MI Asal Berani Ungkap Pengendali Judi Online
29 Juli 2024 13:57 WIB