Sudutkan Mahfud MD, Komisi III DPR Dicurigai Lindungi Orang yang Terlibat TPPU Rp 349 T

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 7 April 2023 01:28 WIB
Jakarta, MI - Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid mengatakan, Komisi III DPR seharusnya memberi dukungan kepada Menkopolhukam Mahfud MD untuk membongkar skandal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, bukan malah menyudutkan dan mencari-cari kesalahan seolah apa yang diungkap Mahfud itu menyalahi aturan hukum.  “Rakyat Indonesia terlihat antusias memberikan dukungan kepada Mahfud MD. Bahkan apa yang diungkap Mahfud itu menjadi trending topics di media sosial Namun, anehnya, anggota Komisi III DPR justru seolah tidak mempercayai temuan tersebut” kata Habib Umar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/4). Habib Umar curiga anggota DPR di Komisi III yang terlihat menyudutkan Mahfud, ikut melindungi orang-orang yang terlibat TTPU tersebut. Padahal, kata dia, transaksi yang diduga TPPU hingga Rp349 triliun itu sangat berbahaya jika tidak dituntaskan. "Biarlah PPATK dan aparat penegak hukum membongkarnya. Saya ingatkan kepada para anggota DPR untuk berhati-hati, karena yang namanya kebohongan itu bisa saja terkuak sewaktu-waktu," tegas Habib Umar. Ia bahkan mengatakan, selain memberikan dukungan kepada Mahfud, Kemenkeu seharusnya direformasi karena terungkapnya dugaan TPPU hingga Rp349 triliun itu pada rentang tahun 2009 hingga 2023, membuktikan betapa bobroknya kementerian yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani itu. "Kemenkeu harus segera direformasi ulang. Seperti di era Soeharto di mana Bea Cukai pernah dibekukan untuk sementara karena banyak pegawainya yang terlibat korupsi," jelas Habib Umar. Ia meminta aparat penegak hukum menghukum orang-orang yang terlibat skandal itu dengan seberat-beratnya. "Ingat, uang skandal money loundry itu adalah uang haram yang jika digunakan akan berdampak dan menghasilkan hal yang tidak baik. Uang itu bisa juga digunakan untuk kejahatan dan sangat berbahaya untuk kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia ini," jelasnya. Habib Umar meminta kepada Presiden Jokowi untuk serius membuka skandal ini agar jangan sampai orang beranggapan atau menduga-duga bahwa Presiden terlibat atau berada dalam pusaran skandal ini.  "Pak Jokowi harus berani membuka skandal ini seterang-terangnya, sehingga tidak ada anggapan kalau Pak Jokowi berada di balik kasus ini," pungkasnya. #TPPU Rp 349 T

Topik:

Mahfud MD TPPU Komisi III DPR

Berita Sebelumnya

PWI dan Mappilu Gelar Webinar "Tata Cara Pelaksanaan Pemilu 2024 Baru, Hadirkan Komisioner KPU

Berita Selanjutnya

Bagi-bagi Amplop di Masjid Boleh untuk Partai Penguasa! Kata Siapa Dilarang?

Berita Terkait

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

15 jam yang lalu

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Hukum
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (Foto: Dok/MI)

Tunggu Laporan untuk Tindaklanjuti Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Koordinator MAKI: KPK Super Ngawur!

22 Oktober 2025 12:01 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Sampaikan Data Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

21 Oktober 2025 11:44 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

19 Oktober 2025 00:18 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

18 Oktober 2025 18:45 WIB