Anggap Menciderai Demokrasi, Partai Buruh Tolak Koalisi Besar

Jakarta, MI- Partai Buruh menolak gagasan atau ide koalisi besar dalam mengusung Capres dan Cawapres. Ide koalisi besar akan menciderai demokrasi yang sehat dan bersih, karena akan cenderung membatasi jumlah Capres/Cawapres. Selain itu, partai politik yang membuat koalisi besar tidak pernah bertanya pada konstituennya. Mereka dengan arogan mengatasnamakan rakyat sebagai penentu siapa yang akan menjadi Capres dan Cawapres. Demikian disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (8/4/2023). Menurut Said Iqbal, koalisi besar pada akhirnya hanya akan melahirkan dua pasang calon presiden. Hal ini sekaligus menyempurnakan presidential threshold 20% yang membatasi jumlah Capres/Cawpres. Sehingga bisa dibilang, ini mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani oleh partai politik. “Partai Buruh menolak dibangunnya istilah koalisi besar untuk menggenapkan parlementary threshold 20% yang sudah ada. “Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidenstial threshold 20%,” tegasnya. Said Iqbal menegaskan, sikap Partai Buruh adalah tidak akan berkoalisi dengan partai politik mana pun yang menyetujui disahkannya omnibus law UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja. Termasuk partai politik yang hanya “lip service” menolak UU Cipta Kerja tetapi ketika diminta menjadi saksi fakta dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi tidak bersedia. “Partai Buruh mempunyai pandangan sesuai dengan Rakernas I Partai Buruh pada bulan Januari 2023 yang lalu, telah merekomendasikan 4 nama Capres yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Serta 4 nama Cawapres yaitu Arsjad Rasjid, Mahmud MD, Said Iqbal, dan Najwa Shihab,” ujarnya. Nama-nama tersebut akan dibawa dalam konvensi partai Buruh sekitar bukan Agustus 2023. Konvensi Partai Buruh ini akan menanyakan kepada rakyat, setidak-tidaknya masyarakat kelas pekerja (working class) terhadap 4 nama Capres dan 4 Cawapres yang diusulkan Rakernas Partai Buruh, siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Kendati demikian, Said Iqbal juga membuka peluang adanya calon lain yang akan ikut dalam Konvensi Partai Buruh. “Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Partai Buruh mengajak seluruh elemen gerakan sosial, masyarakat kelas pekerja, akademisi, dan rakyat yang peduli pemilu bersih untuk menolak sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar, presidential threshold 20%, dan parliamentary threshold 4%,” tegas Said Iqbal.