Koalisi Kebangsaan Lanjutkan Perjuangan Jokowi Atau Tandingan Koalisi Pengusung Anies Baswedan?

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 10 April 2023 01:34 WIB
Jakarta, MI - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai, Koalisi Kebangsaan jika diterbentuk dengan anggota koalisi Partai Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP bakal menjadi tandingan bagi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Menurutnya, koalisi ini juga dibangun untuk melawan parpol yang belum menentukan arah dukungannya, yaitu PDIP. “Koalisi besar ini dibangun untuk melawan Anies Baswedan, sekaligus juga melawan PDI-P,” kata Ujang kepada wartawan, Senin (10/4). Partai pendukung Jokowi, lanjut Ujang, kini terlihat mulai ‘terbelah’. Hal itu terlihat dari absennya PDI-P dalam koalisi manapun. Ia menilai PDI-P memiliki kemungkinan sedang membuat arah politik sendiri di 2024. “Misalkan lihat saja, partai koalisi Jokowi, itu kan ada 7 partai ya, tetapi yang akan membentuk koalisi itu kan ada 5, lalu PDI-P tidak. Bisa jadi membuat aliansi atau poros sendiri. Nasdem pun tidak, lebih memilih bergabung dengan PKS dan Demokrat,” ungkapnya. Selain itu, Ujang menyebut Koalisi Kebangsaan ini dapat menjadi dua indikasi, yaitu melanjutkan perjuangan Presiden Jokowi, dan atau mengalahkan koalisi yang mengusung Anies Baswedan. Terbelahnya parpol pendukung Jokowi itu disebutnya sebagai hal yang biasa dalam dunia politik. Karena menurutnya tidak ada lawan dan kawan abadi dalam dunia politik. “Yang pertama ini Koalisi ini dibentuk terkait dengan koalisi melanjutkan kebijakan Jokowi. Yang kedua, terkait koalisi besar itu biasanya tadi sebagai lawan tanding Koalisi Perubahan yang mengusung Anies, termasuk juga ingin mengalahkan PDI-P,” pungkasnya.

Topik:

Jokowi pemilu Anies Baswedan Pilpres 2024 Koalisi perubahan Koalisi Kebangsaan

Berita Sebelumnya

Panglima Yudo: TNI AU Tumbuh Menjadi Organisasi Militer yang Semakin Modern dan Dicintai Rakyat

Berita Selanjutnya

Erick Thohir Tersandera Elite Politik

Berita Terkait

Hukum
Sidang sengketa informasi terkait dokumen akademik Joko Widodo kembali berlangsung di Komisi Informasi Pusat. Hakim menegur perwakilan Universitas Gadjah Mada karena dinilai tidak mengikuti perintah majelis, Kamis (4/12/2025).

Uji Konsekuensi Dokumen KKN Jokowi Tak Sesuai, Hakim KIP Tegur UGM

4 Desember 2025 16:34 WIB

Nasional
Spanduk PT IMIP menyambut kedatangan Jokowi yang saat itu menjabat presiden (Foto: Dok MI)

Jokowi Disebut Cuci Tangan di Polemik Bandara "Setan" IMIP

2 Desember 2025 01:18 WIB

Nasional
Spanduk PT IMIP menyambut kedatangan Jokowi yang saat itu menjabat presiden (Foto: Dok MI)

Bandara "Setan IMIP": Pukulan Telak Jokowi dan Kelompok Politiknya

30 November 2025 07:24 WIB

Nasional
Budi Karya Sumadi (kiri), Dudy Purwagandhi (tengah) dan Ignatius Jonan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Bandara IMIP Berdiri Era SBY Dibesarkan Jokowi: Izin Ditolak Jonan, Diloloskan Budi Karya, Dudy Kena Batunya?

29 November 2025 20:54 WIB

Nasional
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi (Foto: Istimewa)

Terkuak! Menhub Dudy Eks Tim Kampanye Jokowi 2019 Cabut Status Bandara Khusus IMIP Sejak Oktober 2025

28 November 2025 21:44 WIB

Nasional
Jokowi meresmikan salah satu Bandara di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) (Foto: Istimewa)

Jokowi hanya Resmikan Bandara Maleo di Morowali, Bandara IMIP Siapa?

28 November 2025 16:14 WIB