Isu TPPU Rp 349 T Kemenkeu Rawan Hilang Jelang Pilpres 2024, DPR Bakal Rapat dengan Kapolri dan KPK

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 11 April 2023 19:49 WIB
Jakarta, MI - Pasca rapat kerja bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Kepala PPATK Ivan Y, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal rapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, Komisi III DPR RI mewanti-wanti isu mengenai heboh dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 349 triliun yang pada hari ini dibahas bersama dengan Komite TPPU rawan dan bergeser menjadi isu pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurut anggota komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi, rapat itu nanti akan membahas apakah transaksi gelap Rp 349 triliun di Kemenkeu itu bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH) atau tidak. ''Nanti kita rapat dengan Kapolri, KPK, mungkin kita bisa titipkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kita pastikan apa yang diserahkan oleh PPATK itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum," kata Johan dalam rapat kerja bersama dengan Komite TPPU, Selasa (11/4). Lanjut Johan, Indonesia ini sering kali gampang bereaksi dengan isu. Johan pun yakin bakal ada isu baru yang menarik perhatian masyarakat selain transaksi gelap yang diduga bagian dari TPPU itu. "Saya haqul yaqin isu ini akan hilang.Mau percaya, nanti kita bisa lihat minggu depan setelah kita ini coba kita lihat," tegas Johan. "Apalagi sekarang ada isu capres-capresan. Saya takutnya isu ini bisa juga dipakai sebagai komoditi menaikkan pamor seseorang atau menurunkan pamor seseorang. Nah ini jangan sampai gitu," imbuhnya. #Dugaan TPPU Rp 349 T Kemenkeu

Topik:

KPK Mahfud MD pemilu Kapolri Sri Mulyani Polri Pilpres 2024 Komisi III DPR PPATK TPPU Rp 349 T Kemenkeu

Berita Sebelumnya

Mudik Lebaran 2023, Anggota Komisi VI DPR Minta BUMN Logistik dan Infrastruktur Sediakan Fasilitas Kesehatan

Berita Selanjutnya

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kabulkan Banding KPU, PRIMA Siapkan Langkah Hukum Selanjutnya 

Berita Terkait

Hukum
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti) Trubus Rahadiansyah (Foto: Dok MI/Pribadi)

KPK Didesak Bongkar "Kerakusan" Auditor BPK

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo

2 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Dear KPK, Jangan hanya Padang Pamungkas! Periksa Juga Dong Syamsudin, Ashari Budi hingga Victor Daniel

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Sampaikan Data Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

3 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Anak Buah Isma Yatun "Digarap" KPK soal Dugaan Korupsi di Kementerian, Pakar Hukum: Kelakuan Orang BPK dari Dulu Tidak Kapok!

3 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil merek Hyundai Palisade seharga Rp1 miliar dari pihak swasta bernama Fitri Assiddikk pada Senin, 20 Oktober 2025. Penyitaan itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi terkait program sosial atau CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fitri Assiddikk Diduga Terima Rp 2 M dan Dibelikan 1 Mobil oleh Heri Gunawan Tersangka Korupsi CSR BI

6 jam yang lalu