DPR Minta Erick Thohir Copot Dirut PT Sarinah

Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar mencopot Direktur Utama PT Sarinah jika memang benar melarang karyawan menggunakan jilbab saat bekerja. "Tolong Pak Wamen cek, tidak boleh ada diskriminasi seperti itu. Kalau memang ini betul terjadi Dirut melarang karyawan Sarinah berjilbab, maka saya minta Dirut Sarinah di pecat!" tegas Andre dalam rapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, Kamis (13/4). Menurut Andre, larangan berhijab bagi karyawan sama artinya dengan anti-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, perusahaan yang melarang karyawannya berhijab berarti telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 pasal 5 dan 6. "Melarang berhijab sama dengan anti-Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 5 dan 6 yang menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja," ungkapnya. "Apakah itu atas nama agama ataupun atas jenis kelamin atau lain sebagainya," tambahnya. Andre pun meminta kepada pihak BUMN agar masalah diskriminasi ini segera diselesaikan. Lantas ia membandingkan dengan regulasi di Garuda Indonesia yang memperbolehkan pegawai untuk berhijab. "Ini jadi pertanyaan kita, saya mohon tidak ada diskriminasi. Garuda saja sudah boleh pakai jilbab. Masa orang yang selama ini pakai jilbab, tapi Dirut Sarinah melarang orang pakai jilbab," ucap Andre. Andre menjelaskan sewaktu PT Sarinah masih dikomandoi Ira Puspitadewi sebagai Dirut, seluruh karyawannya tidak dilarang bahkan diberikan kebebasan untuk menggunakan hijab. Andre juga mempertanyakan mengapa kebijakan yang baik itu justru diganti oleh Dirut PT Sarinah yang baru yakni Fetty Kwartati. Andre menilai kebijakan tersebut diskriminatif dan harusnya tidak dilakukan. "Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi Dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti Dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?" tutur Andre. #Dirut PT Sarinah