Ketua DPD Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terus Timbulkan Masalah

Jakarta, MI - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mattaliti, menyatakan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung era Menteri BUMN, Rini Soemarno terus menimbulkan masalah. Apalagi, ketika pemerintah China meminta APBN untuk menjamin pembayaran utang pada mega proyek tersebut. "Kita masih ingat lho skema awal yang ditawarkan China di era Menteri Rini Soemarno. Saat itu alasan Indonesia menolak tawaran Jepang, karena China tidak meminta jaminan APBN," katanya melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/4). LaNyalla mengatakan, bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia kepada pemerintah China untuk proyek prestisius itu tidaklah sedikit. Bahkan, cenderung lebih tinggi dibandingkan proposal awal yang ditawarkan. Awalnya bunga utang itu sekitar 2 persen namun saat ini naik hingga 3,4 persen. Tidak sampai disitu saja, biaya pembangunan proyek itu juga membengkak. Sebelumnya, biayanya sekitar US$ 6,071 miliar menjadi US$ 7,5 miliat atau sekitar Rp 112,5 triliun. "Utang yang diberikan dengan bunga rendah 2 persen fix 40 tahun, dan pembiayaan murni B2B ( Business to Business)," tandasnya. (ABP) #Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terus Timbulkan Masalah