MPR: PKPU 10/2023 Bertentangan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 7 Mei 2023 17:38 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang tidak tegas mensyaratkan batas minimal jumlah bakal calon legislatif perempuan, dia khawatir jika semangat yang mendorong keterwakilan perempuan di Parlemen sengat mengendur. Hal itu disampaikan Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/5). Apalagi, upaya pengkaderan dan mencari calon anggota legislatif perempuan hingga saat ini menghadapi berbagai kendala dan terbilang sulit. Dia berpendapat, peraturan KPU sebelumnya lebih tegas mensyaratkan batas minimal 30 persen bakal calon legislatif perempuan kepada partai politik peserta pemilu. "Ketegasan aturan itu bisa memaksa semua pihak untuk lebih gigih melakukan pendidikan politik kepada perempuan dan memaksa partai politik untuk berupaya memenuhi kuota pencalegan perempuan," katanya. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga berpendapat, PKPU 10/2023 itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal dalam aturan tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa daftar caleg di setiap dapil memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Dia menilai pengaturan pada Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, menunjukkan rendahnya komitmen keterwakilan perempuan di parlemen oleh penyelenggara pemilu dan pemangku kebijakan. (ABP)     #MPR #PKPU 10/2023 Bertentangan

Topik:

Nasdem MPR PKPU PKPU 10/2023

Berita Sebelumnya

PKPU 10/2023 Semakin Menurunkan Afirmasi Perempuan di Parlemen

Berita Selanjutnya

Soroti Kasus Staycation Karyawati Cikarang, DPR: Bagaimana Peran Kemnaker Selama Ini?

Berita Terkait

Monitor Hukum
Ilustrasi - Pailit (Foto: Istimew)

PT Pilar Putra Mahakam dan Petro Energy Korban Mafia Pailit: Pelaku Manfaatkan Celah Voting PKPU

18 September 2025 23:55 WIB

Hukum
Polda Metro Jaya (Foto: Dok MI/Aan)

PT Pilar Putra Mahakam Pidanakan Kurator Michael Jhon Amalo Sipet dan Pranata Raharjie Putranto

18 September 2025 22:57 WIB

Hukum
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso (Foto: Dok MI/Ist)

IPW Minta Polri dan MA Basmi Mafia Pailit Seret Kurator dan Hakim Pengawas

18 September 2025 22:39 WIB

Politik
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari. (Foto. Rizal)

Evaluasi TAP MPR 1/2003, Taufik Basari Tekankan Pentingnya Etika Berbangsa

17 September 2025 18:52 WIB

Nasional
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari. (Foto. Rizal)

Taufik Basari Minta Evaluasi TAP MPR 1/2003, Ingatkan Semangat Reformasi 1998

17 September 2025 14:59 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB