The Indonesian Institute Dorong KPU dan Bawaslu Bikin Regulasi Terkait Masa Sosialisasi

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 28 Juni 2023 14:15 WIB
Jakarta, MI - Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute (TII), Center for Public Policy Research, Arfianto Purbolaksono, menilai, tahapan sosialisasi sebelum masa masuk tahap kampanye, timbulkan polemik. Sebab, tidak ada aturan yang jelas terkait dengan masa sosialisasi bagi partai politik. Apalagi, saat ini banyak sekali alat peraga yang digunakan bacaleg untuk mempromisikan dirinya kepada masyarakat. Maka dari itu, The Inonesian Institute, Center for Public Policy Research mendorong KPU dan Bawaslu untuk membuat satu regulasi yang terkait dengan masa sosialisasi ini. Agar partai politik dan bacaleg memiliki batas yang jelas dalam melakukan sosialisasi. "Hal ini penting, karena dengan memberikan definisi yang jelas terkait sosialisasi di luar masa kampanye dapat memberikan batasan bagi peserta," katanya dalam keterangan tetulisnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/6). Selain itu, regulasi tersebut nantinya bisa diimplementasikan oleh organisasi pelaksana di struktur KPU dan Bawaslu di tingkat daerah. Hal ini untk memberikan kepastian dalam aturan terkait masa sosialisasi di daerah. "KPU dan Bawaslu perlu mempertimbangkan perkembangan dinamika politik yang ada, misalnya memberikan kejelasan terkait sosialisasi di media sosial," imbuhnya. "Karena media sosial telah menjadi ruang yang banyak digunakan oleh peserta Pemilu untuk melakukan sosialisasi," pungkasnya. (ABP)     #The Indonesian Institute #Regulasi Masa Sosialisasi

Topik:

Kpu Bawaslu The Indonesian Institute

Berita Sebelumnya

Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat ke MK, PDIP: Negara Tak Perlu Jauh Ikut Campur

Berita Selanjutnya

Cegah Langgar Aturan, KPU Didorong Bikin PKPU Soal Tahapan Sosialisasi

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB