Rebut Kursi Ketum Golkar, Bamsoet Siap Bertarung Sesuai Aturan Partai

Jakarta, MI - Wakil Ketua Umum partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet siap bertarung merebut kursi ketua umum (Ketum) Golkar sesuai dengan aturan mekanisme partai. Dalam hal ini melalui jalur resmi pada musyawarah nasional (Munas) partai Golkar yang digelar pada 2024. “Saya akan maju nanti pada saatnya, ketika betul-betul Munas-nya terjadi, ya sesuai dengan periodisasi yang ada, periodesasi pilihan waktu yang ada, yang disepakati oleh seluruh stakeholder Partai Golkar sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Maju, maju,” ujar Bamsoet kepada wartawan, Jum'at (14/7). Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menambahkan, bahwa rencananya mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar pada gelaran Munas mendatang karena pada Munas 2019 lalu ia membantalkannya. “Kemarin kan saya belum maju, saya membatalkan maju,” ujarnya. Menurut Bamsoet, Munas partai Golkar itu salah satu agendanya untuk mencari ketua umum dan struktur kepemimpinan di partai dan baru akan berlangsung pada 2024. Sementara itu, soal adanya dorongan agar partai Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.  Bamsoet mengklaim tidak mengetahuinya. "Saya malah belum denger, ada Munaslub. Karena setahu saya munaslub juga ada mekanismenya," demikian Bamsoet. Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo pantas menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Sementara wacana Munaslub disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Lawrence T.P. Siburian. Lawrence menyebut tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar. "Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu," kata Lawrence dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7). Lawrence menyebut desakan agar Airlangga mundur lantaran dinilai tidak menunjukkan kinerja mumpuni dalam mengerek suara partai menghadapi pemilu. Sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Golkar menurun dibanding perolehan pemilu 2019. Airlangga juga dinilai tidak menunjukkan sikap yang jelas dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. (AL)