Demokrat: PAN-Golkar Jadi Kendaraan Politik yang Dikehendaki Jokowi

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 13 Agustus 2023 17:51 WIB
Jakarta, MI - Partai Demokrat buka suara terkait deklarasi dukungan yang diberikan PAN dan Partai Golkar terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyampaikan, dinamika politik PAN dan Golkar sejak awal memang disinyalir untuk memberikan dukungan terhadap calon presiden (capres) pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Apalagi sejak awal PAN, Golkar dan PPP telah membentuk poros koalisi sendiri yang tergabung di KIB, yang terbaca publik menjadi kendaraan politik yang dipersiapkan untuk paslon (pasangan calon) yang diinginkan Pak Jokowi," katanya kepada wartawan, Minggu (13/8). Dia menuturkan, dengan berbagai macam dinamika politik yang terjadi jelang Pemilu 2024, tampaknya PAN dan Golkar tetap teguh untuk mendukung Prabowo Subianto. Dia menilai, PAN dan Golkar menjadi kendaraan politik Paslon yang bakal didukung Jokowi. "Meskipun ada dinamika politik yang kemudian terjadi, mencair dan ada perubahan konfigurasi, namun sejatinya tak bergeser dari alasan awal keberadaannya. Menjadi kendaraan politik bagi figur yang dikehendaki Pak Jokowi," jelasnya. Kendati begitu, Partai Demokrat tetap menghormati keputusan dari PAN dan Golkar yang sudah menyatakan dukungannya kepada Menteri Pertahanan RI tersebut. Partai Demokrat, kata dia, tidak ingin mencampuri urusan partai lain. "Kami menghormati kedaulatan dan sikap politik dari setiap partai dalam mengambil dan menentukan arah dan dukungan politiknya terkait Pilpres 2024 mendatang. Termasuk sikap dan arah dukungan politik Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar," tandasnya. (ABP)       #Demokrat: PAN-Golkar Jadi Kendaraan Politik yang Dikehendaki Jokowi

Topik:

PAN Demokrat Jokowi Prabowo Subianto Golkar Prabowo

Berita Sebelumnya

PPP Ungkap Alasan PAN Dukung Prabowo: Kemungkinan Erick Jadi Cawapres

Berita Selanjutnya

Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Ganjar: Saya Hormati Sikap Masing-masing Partai

Berita Terkait

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Politik
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah.(Rizal Siregar)

IPO: Setahun Pemerintahan Prabowo, Ekonomi Nasional Menguat dan Kepercayaan Publik Melonjak

21 Oktober 2025 20:04 WIB

Hukum
Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya sejumlah Rp 13.255.244.538.149 di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Prabowo Sebut Tambang Ilegal di Babel Sudah 20 Tahun, Negara Rugi Rp 800 T

21 Oktober 2025 09:21 WIB

Nasional
Retret Kabinet Merah Putih [Foto: Ist]

Setahun Pemerintahan, Prabowo Berencana Gelar Retret Kabinet Lagi

20 Oktober 2025 17:15 WIB

Hukum
Presiden Prabowo Subianto [Foto: Ist]

Prihatin soal Hukum di Indonesia, Prabowo: Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

20 Oktober 2025 14:31 WIB