Gibran Harus Keluar PDIP, Jika Ingin Jadi Cawapres Prabowo

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 13 Oktober 2023 12:53 WIB
Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai, jika Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024, harus keluar dari PDIP. Pria yang disapa Iwan itu menyampaikan, sulit bagi Gibran Rakabuming Raka untuk tetap berada di PDIP, jika dicalonkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. "Gibran tidak lagi bisa menjabat sebagai kader PDIP. Sebab, berbeda koalisi dengan Gerindra," kata Iwan kepada Monitorindonesia.com, Jumat (13/10). Di sisi lain, PDIP juga sudah secara resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah menetapkan Prabowo Subianto sebagai capres. "Berbeda pula capres yang diusung," jelas Iwan. Dia menambahkan, hal ini juga akan merenggangkan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Tentu ini berpotensi merenggangkan hubungan Jokowi dan Megawati," tandas Iwan. (ABP)     #Gibran Harus Keluar PDIP #Gibran Cawapres Prabowo

Topik:

Prabowo Subianto Cawapres Gibran Rakabuming Raka

Berita Sebelumnya

Yusril: Jangan Giring Politik ke Arah Dinasti

Berita Selanjutnya

KPU Tegaskan Hanya Petinggi Parpol yang Boleh Dampingi Capres-Cawapres saat Pendaftaran

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani (Dok.MI)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI: Kasus Keracunan MBG Jadi Tantangan Menuju Kesuksesan Program

29 September 2025 09:18 WIB

Nasional
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar. (Dok MI)

Gus Imin Prihatin Kasus Keracunan MBG, Evaluasi Program Digelar Menyeluruh

28 September 2025 14:58 WIB

Pendidikan
Retno Listyarti (Dok. MI)

5.360 Siswa Keracunan, FSGI Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

24 September 2025 12:27 WIB

Politik
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)

BKSAP DPR RI Dukung Pidato Prabowo di PBB, Tegaskan Perjuangan Kemerdekaan Palestina

23 September 2025 12:50 WIB

Nasional
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Aturan Baru! KPU 'Rahasiakan' Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Ada Apa?

15 September 2025 21:51 WIB

Politik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. (Dok. MI)

IPO: Reshuffle Kabinet Prabowo untuk Redam Tekanan Publik Pasca Demonstrasi

8 September 2025 20:06 WIB