Yusril: Jangan Giring Politik ke Arah Dinasti
![Akbar Budi Prasetia](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui
13 Oktober 2023 10:43 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Jakarta, MI - Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menyoroti isu dinasti politik yang ditujukan kepada keluarga Presiden Jokowi.
Kata Yusril, wajah perpolitikan Indonesia jangan dibawa ke arah itu, karena nantinya dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran negatif.
"Jadi apakah itu baik bagi tradisi politik kita? Menurut saya sebenarnya enggak perlu ada hal-hal seperti itu. Jadi politik itu jangan terkesan lebih harus menimbulkan satu dinasti," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/10).
Dia berpendapat kontinuitas memang harus ada di dalam sebuah pemerintahan negara. Namun, kontinuitas tidak dalam artian karena orang atau keturunannya untuk meneruskan roda pemerintahan.
Selanjutnya, kata Yusril, pemerintah yang akan datang harus meneruskan program pembangunan apa yang sudah baik oleh pemerintahan sebelumnya.
"Melakukan apa yang tidak ada yang belum terciptakan oleh pemerintah sebelumnya. Dan memperbaiki apa yang salah dan keliru yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya," ucapnya.
Kemudian dia mengingatkan, presiden yang terpilih di pilpres 2024 harus menghargai apa yang telah dibuat pemimpin sebelumnya. Sehingga, presiden yang terpilih nanti tidak akan menghilangkan apa yang telah dilakukan pendahulunya.
"Yang paling penting, setiap pemimpin itu menyadari bahwa mereka bukan harus merobohkan atau menghapuskan apa-apa ynag telah dilakukan oleh pendahulunya. Tapi dia meneruskan apa yang baik dan tetap hormati apa yang ada itu," pungkasnya. (DI)
#Yusril: Jangan Giring Politik ke Arah Dinasti
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Nasional
![Asyiik! Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Presiden Jokowi, Menteri Bisa 100 Orang Presdien Jokowi. [Foto: Setpres]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/jokowi-16.webp)
Asyiik! Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Presiden Jokowi, Menteri Bisa 100 Orang
29 Juni 2024 14:04 WIB
Metropolitan
![Pembebasan 100 Persen PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 2 Miliar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/11/2023) (Foto: Dok MI/Ant)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kepala-badan-pendapatan-daerah-bapenda-dki-jakarta-lusiana-herawati-memberikan-keterangan-kepada-wartawan-di-jakarta-rabu-8112023.webp)
Pembebasan 100 Persen PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 2 Miliar
20 Juni 2024 12:35 WIB