5.360 Siswa Keracunan, FSGI Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, MI - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ribuan siswa di berbagai daerah mengalami keracunan massal. Program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai belum memiliki perencanaan matang dan pengawasan ketat, sehingga memicu banyak masalah di lapangan.

Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung mengatakan, data yang dihimpun pihaknya menunjukkan sedikitnya 5.360 siswa menjadi korban keracunan sejak program MBG berjalan. Kasus terbaru terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dengan 364 siswa keracunan hingga beberapa di antaranya mengalami kejang dan buang air besar bercampur darah.

“Program MBG harus segera dievaluasi total dan dihentikan sementara. Kalau tidak, tinggal menunggu giliran daerah lain yang warganya jadi korban keracunan,” kata Fahriza dalam keterangan pers, Rabu, (24/9/2025).

Kasus keracunan massal terbesar terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan 657 siswa menjadi korban. Jumlah ini setara 12 persen dari total korban keracunan di seluruh Indonesia.

FSGI mencatat, permasalahan MBG telah terjadi di 14 provinsi, seperti Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Utara.

Selain keracunan, FSGI menemukan banyak laporan terkait makanan basi, berbelatung, hingga mengandung kecoa. Bahkan, di beberapa wilayah makanan terpaksa tidak dibagikan karena kondisinya tidak layak konsumsi.

Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, guru memutuskan tidak membagikan menu ayam karena bau tak sedap. Akibatnya, siswa hanya minum susu dan air mineral karena tidak boleh membawa bekal dari rumah.
Sementara di Bireuen, Aceh, makanan basi menyebabkan siswa mengalami sakit perut, dan di Batam ditemukan serangga dalam makanan yang dibagikan.

Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengungkapkan, pelaksanaan program MBG juga memberikan tekanan besar kepada guru dan pihak sekolah.

Di Sleman, guru diminta mencicipi makanan MBG terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa untuk mencegah keracunan. Namun, kebijakan ini justru berisiko terhadap kesehatan guru.

Di Ngawi, Jawa Timur, sekolah diminta mengganti wadah stainless yang hilang atau rusak dengan biaya Rp80 ribu per buah, padahal harga di pasaran daring hanya sekitar Rp40 ribu.

“Bahkan ada kepala sekolah yang menolak menandatangani nota kesepahaman MBG karena meragukan mekanisme distribusi, kualitas makanan, dan tanggung jawab jika terjadi keracunan massal. Keputusan ini didukung oleh mayoritas orang tua siswa,” ujar Retno.

Ironisnya, meski penuh masalah, DPR RI telah mengalokasikan anggaran MBG 2026 sebesar Rp335 triliun, naik signifikan dari Rp71 triliun pada 2025. Padahal, hingga awal September 2025, serapan anggaran baru mencapai 22 persen atau sekitar Rp15,7 triliun.

Bahkan, Rp6 triliun anggaran untuk pembangunan 1.542 Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) belum terserap sama sekali. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memperingatkan bahwa dana yang tidak terserap akan dialihkan untuk sektor lain, termasuk pembayaran utang negara.

FSGI berharap anggaran MBG yang tidak terserap bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pelatihan guru dan kesejahteraan guru honorer.

“Alihkan dana yang tidak terpakai ke pelatihan guru dan peningkatan tunjangan guru honorer. Jangan hanya fokus pada distribusi makanan tapi mengabaikan mutu pendidikan,” kata Retno.