DPR RI: PBB Selalu Lumpuh Melawan Kekejaman Israel
![Rizky Amin](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/itRv0F8Yp6cnf71Qr5dbR4ADRJdHvXKyK3TNnQd1.jpg )
Rizky Amin
Diperbarui
14 Oktober 2023 18:23 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Jakarta, MI - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sukamta mengecam keras tindakan Israel yang mem-blokade jalur masuk ke Gaza Palestina.
Hal ini tentunya dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah menyiksa lebih dari 2,2 juta orang di jalur Gaza Palestina. Sementara pemboman besar-besaran oleh Israel yang telah menewaskan sedikitnya 1.350 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang.
Atas aksi kejahatan Israel ini, Sukamta menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengalami kelumpuhan akut ketika berhadapan dengan kejahatan Israel terhadap Palestina.
Padahal, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Israel negara penjajah telah melakukan kejahatan luar biasa dengan menyerang Palestina tanpa membedakan antara tentara dengan rakyat sipil termasuk perempuan dan anak-anak.
"Jika PBB tidak bisa menghentikan Israel maka negara-negara di dunia harus bersatu untuk menghentikan kekejian Israel tanpa PBB," ujar Sukamta, Sabtu (14/10).
Indonesia secara khusus, tegas Sukamta, harus melakukan tindakan lebih nyata. "Jika hari ini PBB tidak turun langsung memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina dalam bentuk pasukan perdamaian PBB, maka Indonesia harus mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina atas nama rakyat Indonesia," cetus Sukamta.
Menurut Sukamta, alasan klasik bahwa negara Indonesia dan negara-negara di dunia tidak bisa mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina saat ini, karena tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.
Tambah Sukamta, persetujuan pengiriman pasukan perdamaian tidak akan pernah terjadi selama Amerika Serikat selalu melindungi Israel dengan melakukan penolakan (veto) terhadap resolusi PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Sukamta pun menyatakan butuh langkah revolusioner dari Indonesia.
"Amerika Serikat membantu Israel mengirimkan kapal induk dan persenjataan untuk membantai Palestina, maka Indonesia pun sebenarnya bisa mengirimkan bantuan persenjataan ke Palestina. Seperti ketika mengirimkan bantuan senjata ke muslim Bosnia," jelas Sukamta.
Lebih lanjut, Sukamta menyatakan bahwa muslim Bosnia di kepung dan dibantai oleh kelompok-kelompok penyerang dari Serbia. Lebih dari 1,5 juta muslim Bosnia kehilangan tempat tinggal, 200 ribu orang dibantai dengan keji dan 800 ribu lainnya hilang tanpa kejelasan.
Bagi Sukamta, rakyat Palestina memiliki hak paling asasi bagi setiap manusia yaitu membela diri dari kekejian yang dilakukan Israel. "Saat ini Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB, maka posisi ini harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menegakan HAM salah satunya hak asasi manusia bagi rakyat Palestina," ungkap Sukamta.
Terakhir, ujar Sukamta, jika Indonesia tidak bisa melakukan apapun bagi rakyat Palestina perlu dipertimbangkan pilihan Indonesia keluar dari PBB.
"Malu kita kepada para pendiri bangsa Indonesia jika penderitaan Palestina atas kekejaman Israel ini tidak bisa diselesaikan oleh PBB atas kerja keras Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB ketika Presiden Sukarno memimpin," demikian Sukamta. (An)
#PBB Selalu Lumpuh Melawan Kekejaman Israel
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Global
![Hamas dan Kepala Intelijen Mesir Diskusikan Perundingan Gencatan Senjata Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. (Foto: albalad.co)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ismail-haniyah-1.jpg)
Hamas dan Kepala Intelijen Mesir Diskusikan Perundingan Gencatan Senjata
1 Juli 2024 08:30 WIB
Hukum
![KY Bakal Periksa 3 Hakim Kasus Gazalba Saleh: Fahzal Hendri, Rianto Adam Pontoh dan Sukartono Komisi Yudisial (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/komisi-yudisial.webp)
KY Bakal Periksa 3 Hakim Kasus Gazalba Saleh: Fahzal Hendri, Rianto Adam Pontoh dan Sukartono
26 Juni 2024 18:06 WIB
Hukum
![KPK Klaim Tunggu Hasil Pemeriksaan Hakim Kasus Gazalba Saleh di KY dan MA Gazalba Saleh (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/gazalba-saleh-hakim-agung-nonaktif.webp)
KPK Klaim Tunggu Hasil Pemeriksaan Hakim Kasus Gazalba Saleh di KY dan MA
25 Juni 2024 23:57 WIB
Metropolitan
![Pembebasan 100 Persen PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 2 Miliar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/11/2023) (Foto: Dok MI/Ant)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kepala-badan-pendapatan-daerah-bapenda-dki-jakarta-lusiana-herawati-memberikan-keterangan-kepada-wartawan-di-jakarta-rabu-8112023.webp)
Pembebasan 100 Persen PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 2 Miliar
20 Juni 2024 12:35 WIB