Beri Pelayanan Lebih Cepat, DKPP Harap Ada Kantor Perwakilan Daerah

Jakarta, MI - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tengah menangani banyak aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Jumlah aduan yang ditangani diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berjalannya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Keterbatasan waktu penuntasan setiap aduan diharapkan dimaklumi. Karena hingga saat ini belum ada kantor perwakilan DKPP di setiap daerah dan anggaran juga terbatas.

"Mohon maaf ada keterlambatan, namun kami akan tuntaskan semua dugaan-dugaan pelanggaran itu. Maklumi saja. Kami harap nantinya ada kantor perwakilan setiap daerah. Tiga kantor cukuplah. Bayangkan saja misalnya yang mengadu pelanggaran di Papua, Kalimantan, Sumatera juga Jawa sana," ungkap Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat ditemui usai acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Publikasi Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu" di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

Adapun tujuan acara FGD ini diselenggarakan untuk menjalin silaturahmi dan mensosialisasikan KEPP kepada insan media dan masyarakat di tengah tahapan Pemilu 2024. Acara ini turut dihadiri Sekretaris DKPP, David Yama dan jajaran Sekretariat DKPP.

Menurut Heddy, insan media telah memberikan informasi kepada masyarakat soal Pemilu 2024. DKPP juga meminta bantuan insan media untuk mengawal jalannya pemilu 2024 agar pemilu berjalan sesuai keinginan masyarakat. “Kami masih minta bantuan kepada kalian semua,” tandas Hendy.

Sementara itu, anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah yang turut hadir dalam acara itu menyatakan bahwa kehadiran insan pers sangat membantu tugas DKPP dalam menosialisasikan tentang KEPP. "Kita terbantu dengan kehadiran media untuk menyampaikan informasi dari tingkat pusat ataupun daerah," ungkap Tio. (An)