Cak Imin Minta Presiden Netral dalam Pilpres 2024

![Cak Imin Minta Presiden Netral dalam Pilpres 2024 Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar [Foto: Ant]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/14fe6c76-f72d-478c-b350-fc2451e33f7b.jpg)
Jakarta, MI - Calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk tidak memihak ke salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Gus Imin, merespons pernyataan Jokowi yang meminta format debat diperbaiki dengan alasan, terlalu menyerang personal antar paslon.
“Cuma presiden jangan memihak lah,” kata Cak Imin, Rabu (10/1).
Ia mengatakan, dalam sesi debat ketiga capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ahad (7/1), semua elemen masyarakat berhak untuk memberikan penilaian dan menganalisa hasil dari debat, termasuk presiden.
Namun menurutnya sebagai pejabat tertinggi di pemerintahan, seharusnya presiden tidak boleh berpihak.
“Semua orang boleh mengkritisi, semua orang boleh menganalisis apalagi seorang presiden pasti menganalisa,” tandasnya.
Sebelumnya, Senin (8/1), Presiden Joko Widodo menilai substansi visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 tidak terlalu tampak, sehingga dirinya meminta supaya sesi debat diformat lebih baik lagi dengan menambah rambu-rambu.
Merespons hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya tidak akan mengubah format debat capres-cawapres Pemilu 2024, termasuk soal pembagian segmen dan durasi debat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Topik:
cak-imin pilpres-2024 jokowiBerita Sebelumnya
Komisi III DPR Ingatkan Kejagung Pertahankan Kinerja dan Jaga Netralitas
Berita Selanjutnya
Prabowo Sebut 'Goblok', PDIP: Kami Nggak Punya Diksi Seperti Itu
Berita Terkait

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?
21 jam yang lalu

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi
20 Oktober 2025 13:58 WIB

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%
18 Oktober 2025 21:51 WIB

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN
18 Oktober 2025 21:29 WIB