Aktivis Hewan Ingin Ada Badan Hukum yang Jelas untuk Perlindungan Satwa, Gerindra: Kita Dorong Itu

Jakarta, MI - Presidium Relawan Prabowo Subianto menggelar thalksow tentang bagaimana cara memahami kesejahteraan hewan di Indonesia dengan tema "Si Gemoy Penyayang Hewan".

Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritual dari India, "Kebesaran dan kemajuan moral suatu bangsa dapat dinilai dari cara hewan-hewan mereka diperlakukan".

Atas motivasi tersebut, acara yang bekerjasama dengan Natha Satwa Nusantara (NSN) dan Jaan Domestic diselenggarakan di DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, pada, Minggu (27/1).

Dalam kesempatan tersebut, Founder dan CEO JAAN Domestic Karin Franken, mengatakan bahwa pihaknya tanpa lelah telah berupaya menjalankan program-program edukasi untuk mengajari masyarakat mengenai empati, rasa menghargai dan tanggung jawab terhadap hewan.

"Dengan segala upaya yang telah dilakukan, tentunya kami masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah untuk mengendalikan kasus penyiksaan hewan yang terus menerus bertambah dan berkembang," kata Karin dalam paparannya.

Karena itu, pihaknya sebagai aktivis hewan mengaku siap untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai macam persoalan menyangkut hewan, dalam hal ini kekerasan pada hewan.

"Kami sebagai aktivis hewan menawarkan diri untuk menjadi mitra pemerintah dan bergandengan tangan untuk bersama-sama menanggulangi masalah ini," jelas Karin.

Pasalnya, jika berbicara data, Indonesia dikenal sebagai negara yang tidak ramah hewan. Pada tahun 2021, Koalisi Kekejaman Satwa di Media Sosial (SMACC) menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengunggah video kekerasan terhadap hewan dengan 1.569 video.

Sementara data dari media massa Narasi TV menyebutkan pada November 2022, bahwa banyak orang Indonesia membuat dan memasok konten-konten penyiksaan hewan untuk dijual di sejumlah platform internet.

Selain itu, Founder dan CEO NSN Davina Veronica, mengungkap, bahwa di Indonesia kurangnya perlindungan bagi aktivis penyelamat satwa. Bahkan, tak jarang aktivis dilaporkan balik oleh warga yang dinilai menelantarkan peliharaannya.

"Jika aktivis perlindungan hewan sudah memiliki bukti kekerasan terhadap hewan, tidak mudah juga menindaklanjutinya ke penegak hukum. Tak jarang dilempar ke sana kemari," katanya.

"Sebenarnya kita membutuhkan semacam badan untuk melindungi satwa seperti Komisi Perlindungan Satwa, untuk mengawasi kasus-kasus kekerasan terhadap hewan dan membantu menggerakkan hukum yang berlaku di negara ini untuk menghukum para pelaku. Bahwa penyiksaan dan bentuk kekerasan apa pun terhadap hewan tidak pat untuk ditoleransi," jelas Davina.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan akan mengupayakan apa yang menjadi usulan para aktivis satwa untuk membuat komisi nasional perlindungan hewan.

"Misalnya ada aspirasi tadi komisi nasional perlindungan hewan, Gerindra akan dorong itu supaya bisa jadi," kata Hashim dalam sambutannya.

Bahkan Hasyim menegaskan, ia sendiri yang akan mengawal undang-Undang (UU) tersebut apabila nantinya pasangan Prabowo-Gibran terpilih menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

"Undang-Undang perlindungan hewan saya pribadi akan mengawal supaya jadi," ujarnya. (DI)