Soal PDIP Jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Begini Kata Jokowi

Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan merespons sikap PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan (oposisi), pada masa pemerintahan periode 2024-2029.

“Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan,” kata Jokowi, usai peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin (19/2).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang di luar pemerintahan, melalui parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto mengatakan, pengalaman partainya menjadi oposisi periode 2004-2014 telah banyak diapresiasi, karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Asal tahu saja, PDIP sendiri telah menjadi opisisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun. 

"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto Kristiyanto dikutip pada Sabtu (17/2).

Di tengah pengalaman itu, Hasto juga memuji pihaknya yang dapat membentuk hak angket dalam dugaan kecurangan Pemilu 2009, termasuk memperjuangkan pemilih luar negeri yang tak bisa mencoblos karena masalah administrasi.

"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun, Ujarnya.

"Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," sambungnya, ketika menjelaskan alasan partainya memutuskan untuk menjadi oposisi.