Apakah Prabowo Manfaatkan Popularitas Jokowi untuk Penuhi Ambisinya jadi Presiden yang Tertunda Bertahun-tahun?

Jakarta, MI - Popularitas calon presiden (capres) Prabowo Subianto merupakan buah investasi setelah ia sudah mengikuti empat kali pemilihan presiden (Pilpres) atau sejak tahun 2009 hingga 2024.

Sebaran dukungan kepada Prabowo semakin merata setelah Menteri Pertahanan (Menhan) itu bersekutu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang pernah menjadi pesaingnya dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Bahkan, Prabowo tidak hanya mendapatkan insentif dukungan dari para pemilih Jokowi, tapi juga sokongan dari Jokowi sendiri serta dari sang anak Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya.

Namun sedikit kembali kebelakang, apakah ada kecurigaaan terhadap Prabowo hanya memanfaatkan popularitas Jokowi untuk dapat memenuhi ambisinya menjadi presiden, yang sudah tertunda bertahun-tahun? Sebab dalam dunia politik sikap berubah-ubah itu hal yang lumrah terjadi.

Waktulah yang akan menjawab, kata pengamat politik Fernando Emas. "Apakah Prabowo hanya sekedar memanfaatkan popularitas dan kekuasaan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pilpres 2024 atau memang benar-benar ingin membangun kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun kedepan," ujar Fernando saat  berbincang dengan Monitorindonesia.com, Senin (19/2).

Jokowi, kata Dirketur Eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI) ini, akan bisa melihat apakah Prabowo tetap melibatkannya dari peran yang diberikan kepada Gibran dan menteri atau pejabat yang direkomendasikan oleh Jokowi. 

Begitu juga setelah 1 tahun pemerintahannya akan terlihat apakah Prabowo masih tetap melibatkan Jokowi atau tidak. "Dalam waktu 1 tahun ini Prabowo akan memperkuat kekuasaan dan jaringannya termasuk dalam mengusai partai politik," lanjutnya.

Apalagi dalam 1 tahun ini, ungkap Fernando, hampir semua partai politik yang berhasil lolos ke DPR akan melakukan Kongres/Munas sehingga akan dimanfaatkan untuk menempatkan orang-orangnya menjadi Ketum. 

"Kalau melihat bagaimana ambisi Prabowo ingin berkuasa sejak dari jatuhnya pemerintahan orde baru, sangat mungkin Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Apalagi beberapa kekuatan politik seperti partai politik sepertinya tersandera dan terpaksa mengikuti keinginan politik Jokowi," jelas Fernando.

Pada pilpres tahun 2019 yang lalu misalnya. Lanjut Fernando, Prabowo memperoleh suara sekitar 44,50 persen dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Sedangkan pada pilpres tahun ini kalau berdasar hasil quick count jumlah perolehan suara pasangan Prabowo - Gibran sekitar 57%. Sehingga ada kenaikan sekitar 13 persen dari perolehan suara dari pilpres 2019. 

"Kalaupun ada berpindah dukungan kepada capres lain, mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan. Sehingga dukungan besar kepada pasangan Prabowo - Gibran bukan hanya karena dukungan Jokowi dan para relawannya sehingga mengecilkan ketokohan Prabowo," jelas Fernando.

Namun cecara perlahan pula, menurut Fernando, Prabowo juga akan dapat menggeser ketokohan Jokowi dan menjadikan para loyalis Jokowi selama ini menjadi loyalisnya.

"Walaupun Prabowo akan melanjutkan beberapa program Jokowi selama ini, namun saya yakin Prabowo akan membuat program unggulannya sendiri yang menjadi legacy selama memimpin dan menggeser ketokohan Jokowi," tukasnya.

Di lain pihak, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini, menggarisbawahi bahwa Prabowo juga merupakan ketua umum Partai Gerindra, entitas yang tentu punya kepentingan sendiri.

Dia juga menilai sangat mungkin kepentingan Prabowo atau Gerindra tidak sejalan dengan kepentingan politik Gibran atau Jokowi sebagai pihak yang punya saham bagi kemenangan Prabowo.

"Meski praktik selama ini Prabowo menunjukkan loyalitas yang besar dan konsisten pada Jokowi, tapi itu ketika Jokowi berkuasa. Saat Jokowi tidak berkuasa, bisa saja situasinya berubah," demikian Titi sapaannya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menganggap potensi keretakan tetap ada walau aliansi Prabowo-Jokowi sampai saat ini masih kuat.

"Tinggal tunggu berapa lama bulan madu dua kubu ini bertahan. Meski harus diakui sampai hari ini keduanya sangat terlihat akur dan harmonis, tapi dalam politik, apa pun bisa terjadi. Jokowi dan PDIP saja bisa pisah jalan setelah 23 tahun bersama," tandasnya.

Apakah Tak Sampai 1 Periode jika Presiden?

Informasi dari pengamat bahwa jika Prabowo jadi Presiden tidak sampai lima tahun atau1 periode. Adalah pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini Bakrie yang menanggapi bantahan Roslan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terkait skenario Prabowo tak akan menuntaskan jabatan lima tahun sebagai presiden jika memenangi Pilpres 2024 itu.

Menurut Connie, bantahan yang disampaikan oleh Roslan Roeslani tersebut merupakan bentuk kepanikan. Connie mengatakan, bukan hanya dirinya saja yang mendengar skenario Prabowo tak akan menyelesaikan jabatan selama lima tahun jika terpilih menjadi presiden, melainkan informasi itu juga didengar Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto.

“Saya mendapatkan perkuatan informasi itu. Jadi, bukan cuma diomongin ke saya oleh Pak ambassador Rosan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristiyanto," kata Connie di Jakarta pada Senin (12/2).

Hanya, kata Connie, apa yang didengar oleh dirinya dan Hasto berbeda mengenai tahun Prabowo menjabat sebagai presiden nantinya.  Connie mengaku, mendengar skenario Prabowo hanya 2 tahun menjabat presiden jika terpilih, sedangkan Hasto mendengar Prabowo 3 tahun menjabat presiden. Adapun sisa waktu sebagai presiden akan diteruskan oleh Gibran.

Connie menuturkan, Hasto mengetahui informasi itu karena Prabowo sendiri yang menyampaikannya di hadapan pengusaha di Singapura, bahwa ia tak akan menuntaskan jabatan presiden selama 5 tahun. "Pak Prabowo menyatakan di depan pengusaha di Singapura, beliau hanya 3 tahun menjabat, kemudian diteruskan Gibran. Tanyakan Pak Hasto saja,” ujar Connie. (wan)