Bahas Program Makan Siang Gratis di Sidang Kabinet, Pengamat: Upaya Transisi Kebijakan

Jakarta, MI - Pengamat Politik Wasisto Raharjo, mengomentari pembahasan program makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, Prabowo-Gibran di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai upaya persiapan pemerintah saat ini menghadapi transisi pemerintahan baru, mengingat hasil quick count dan real count KPU menunjukkan keunggulan telak dari Paslon 02 atas Paslon 01 dan 03.

"Saya pikir lebih pada upaya penyiapan transisi kebijakan dan penganggarannya dari presiden sekarang kepada presiden terpilih nantinya sambil menunggu rekapitulasi KPU yang masih berjalan," kata Wasisto saat dihubungi Monitorindonesia.com, Selasa (27/2).

Wasisto menilai, terlepas dari masalah isu-isu politik yang terjadi, pembahasan itu penting dilakukan sebagai upaya proyeksi menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Terlepas dari hal itu, saya melihat pembahasan dini soal APBN 2025 adalah upaya proyeksi terhadap program dan kebijakan yang akan diambil dan apa yang dilanjutkan dari program kebijakan pemerintahan sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, mengatakan program-program prioritas dari Paslon 02 Prabowo-Gibran seperti makan siang gratis ikut dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna karena masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Bahlil usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

Ia menilai pembahasan program makan siang gratis itu tidak mendahului KPU RI, sebab hal itu hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi dan rancangan saja. "Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," terangnya.

Namun, ketika ditanya awak media apakah Sidang Kabinet Paripurna turut membahas program Paslon 01 dan 03, Bahlil mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara detail.

"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis," ujar Bahlil.

"Begitu masa jabatan Presiden Joko Widodo selesai Oktober 2024, maka otomatis presiden terpilih akan menjalankan apa yang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna saat ini," tambahnya. (DI)