Said Didu ke Bahlil: Memang Nakal Ini Anak!

Jakarta, MI - Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 Muhammad Said Didu membongkar mafia tambang, yang ada di balik polemik di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tersebut.

Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama yang harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat.

Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat.

Ia menilai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencoba menutupi empat perusahaan tambang bermasalah, dengan menampilkan PT Gag Nikel sebagai tambang yang patuh dan ramah lingkungan.

“Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik,” kata Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Rabu (18/6/2025).

Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang.

“Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan Gag berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau Gag diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus," ujarnya.

“Pas kunjungan ke Gag, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang empat ini,” sambungnya.

Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang.

Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu.

Namun menurut Said Didu, Presiden Prabowo Subianto mencium adanya kejanggalan tersebut.

"Sepertinya Presiden Prabowo membaca 'ini memang nakal ini anak'," ungkapnya.

Ia kemudian menyebut PT Kawei Sejahtera Mining, sebagai salah satu perusahaan yang izinnya dicabut dan dimiliki oleh Aguan alias Sugianto Kusuma, yang dikaitkan dengan jaringan sembilan naga.

"Kawei itu kan milik Aguan. Ada satu lagi sembilan naga juga, tapi saya lupa yang mana," jelasnya.

Said Didu menganggap aneh bahwa pengumuman pencabutan izin justru dilakukan oleh Setkab dan Setneg, bukan oleh Menteri ESDM.

"Dia dipanggil ke Hambalang, ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkab dan Setneg yang mengumumkan, bukan Bahlil,” ungkapnya.

“Nah lihat saat Bahlil kemarin (dulu) kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia terus kan," imbuhnya.

“Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal," tandasnya.

Pemerintah sebelumnya, mengumumkan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Empat perusahaan itu mencakup PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.