Respons Prabowo, PDIP: Yang Ganggu Pemerintah Para Koruptor, Bukan Rakyat!

Jakarta, MI - Politkus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menegaskan bahwa yang mengganggu pemerintah adalah para koruptor, oligarki, perampok kekayaan negara dan aparat atau birokrat yang jahat. Bukan rakyat, mahasiswa, partai politik, kaum cendekiawan hingga seniman.

Hal disampaikan Deddy merespons presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto yang mengingatkan pihak yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintahannya jangan malah mengganggu.

Menurut Deddy banyak sisi dari pernyataan Prabowo, namun yang tahu persis  adalah Prabowo sendiri.Tetapi jika dikaitkan satu hal pernyataan misalnya mau mengamankan kekayaan negara dan jangan ada orang lapar. Deddy menilai hal itu positif. 

"Saya mengatakan beliau tentu sedang berbicara kepada para penikmat kekayaan negara. Siapa itu? yang menguasai sumber-sumber daya alam, tanah yang sangat luas, ya tambang dan sebagainya," kata Deddy dalam video TikToknya seperti dilihat Monitorindonesia.com, Jum'at (10/5/2024).

"Termasuk mereka yang menikmati anggaran negara melalui impor-impor bahan pangan, bahan-bahan kebutuhan industri dan sebagainya yang tidak mau diatur hanya ingin keuntungan kalau itu saya setuju Pak Prabowo, saya mendukung anda untuk itu," timpal Deddy yang juga anggota DPR RI itu.

Tetapi yang kedua, lanjut Deddy, mungkin ada orang berkata bahwa 'pernyataan Pak Prabowo tidak tepat karena apa? Karena apakah itu dalam konteks kemarin bahwa Ganjar Pranowo mengatakan akan berada di luar pemerintahan atau apakah itu dalam kontes partai-partai yang tidak mau bergabung dalam pemerintahan.

"Kalau itu adalah dasar pikiran Pak Prabowo, saya kira perlu diluruskan, karena dalam demokrasi, dalam konstitusi kita dulu bahwa semua orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat," ungkap Deddy.

Jadi, lanjut Deddy, kalau orang mau bersuara, apalagi itu terkait dengan aspirasi dirinya, masyarakatnya atau berupa kritik, protes ketidaksetujuan, itu adalah bagian dari demokrasi, bagian dari hak konstitusional warga negara.

"Jadi kalau sampai mereka yang bersuara tidak setuju dengan cara pemerintahan yang baru nanti dengan kebijakan mereka dengan langkah-langkah mereka tentu hal yang wajar," lanjut Deddy.

Menurut Deddy, mereka bersuara tentang itu seharusnya tidak dilarang. "Tapi kalau itu berarti bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil, LSM, mahasiswa, para kaum terdidik, cendekiawan, masyarakat yang menghadapi persoalan, berhadapan dengan para konglomerat dengan pengusaha pemilik tambang perkebunan dan seterusnya tidak boleh bersuara tidak boleh mengganggu yaitu tentu satu hal yang harus diluruskan," kata Deddy melanjutkan.

Untuk itu, dia berharap kepada Prabowo menjelaskan apa yang dimaksud dengan 'tidak mengganggu' itu. "Kalau tidak mengganggu itu artinya adalah mereka-mereka yang kemudian mencoba menghalangi program-program pemerintah yang baik saya kira itu wajib bersama kita dukung. Tapi bahwa kalau yang dimaksud orang tidak boleh bersuara berbeda dengan pemerintah artinya kita kembali ke zaman orde Baru," tuturnya.

Di masa orde baru, jelas Deddy, dimana semua dibuka orang yang tidak sependapat dengan pemerintah bisa dianggap anti pembangunan, media massa bisa berbeda orang bisa ditangkap tanpa proses hukum. 

"Semua yang bertentangan ke pemerintahan dianggap sebagai gangguan, lalu bisa mati secara mendadak, lalu ada aparatur-aparatur kekuasaan yang setiap saat mengawasi warga negara untuk tidak beraktivitas bersuara atau melakukan tindakan yang dianggap mengganggu," jelasnya.

Menurut Deddy yang mengganggu misalnya orang yang mau dirampas tanahnya, guru yang menuntut upah yang lebih layak, masyarakat adat yang tidak mau disingkirkan dari hutan tanah adatnya. Bagi Deddy, hal ini merupakan suatu persoalan yang cukup serius.

"Saya kira Pak Prabowo harus belajar dari apa yang sudah dilalui oleh bangsa ini terlalu banyak darah dan air mata, bahkan korban jiwa sejak zaman peralihan orde baru sampai kemudian zaman reformasi dan hingga hari ini saya berharap Pak Prabowo menyadari bahwa demokrasi itu," harap Deddy.

Memang sejatinya gaduh, tambah dia, karena demokrasi memungkinkan semua orang bersuara menyampaikan kritik, protes ketidaksertujuan. Tetapi. tegas Deddy, tidak boleh menghalangi gerak pembangunan. 

"Saya mohon Pak Prabowo agar bijak supaya ini juga tidak menjadi kerisauan masyarakat internasional. Karena itu akan berarti adalah ketidakstabilan politik di Indonesia dan akan berdampak pada ekonomi kita, selamat bekerja nanti Pak Prabowo," tutupnya.

Sebelumnya, Prabowo mengaku akan terus menjalin kerja sama dengan semua kekuatan. Meski begitu, dia tidak mempermasalahkan jika masih ada yang tidak mau untuk diajak kerja sama.

"Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa," kata Prabowo dalam acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024).

Prabowo lantas meminta kepada mereka yang tidak mau diajak kerja sama agar tidak mengganggu. Dia menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan tidak boleh lagi ada masyarakat Indonesia yang kelaparan. Dia mengatakan tidak boleh ada anak yang menangis kelaparan.

"Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh," ujarnya. (wan)