PKS Segera Ambil Sikap Terkait Usulan Kader untuk Usung Anies di Pilgub Jakarta

Jakarta, MI - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Hubungan Masyarakat, Ahmad Mabruri membenarkan bahwa DPP PKS telah menerima usulan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

Namun kata dia, secara mekanisme masih akan dibahas di tingkat pusat sebelum diputuskan mengenai usulan tersebut. 

"Iya betul DPTW Jakarta sudah memutuskan untuk mengusulkan Anies Baswedan sebagai Bacagub ke DPP. Selanjutnya ada mekanisme di internal. Jadi, kita tunggu keputusan DPP," kata Mabruri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/5/2204).

Kendati begitu, kata Mabruri, PKS masih terus menggodok beberapa nama kader internal untuk menjadi Bacagub Jakarta.

"Pemilu kemarin kan Alhamdulillah PKS diamanahkan menjadi partai pemenang di Jakarta. Tentu ada harapan agar dapat mengajukan kadernya untuk mengisi kursi Gubernur Jakarta," ucap Mabruri. 

Lebih lanjut, Mabruri mengatakan bahwa PKS juga akan berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk nama yang akan diusung pada Pilgub Jakarta.

"Yang jelas PKS tidak bisa sendirian, harus bermitra. Makanya komunikasi dengan partai-partai lain juga terus berjalan. Kita ingin munculkan yang terbaik untuk warga Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPTW Abdul Aziz mengatakan bahwa DPTW PKS Jakarta siap mengusung Anies Baswedan untuk kembali maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurutnya, masih banyak masyarakat Jakarta dan kader hingga simpatisan PKS yang berharap Anies dapat memimpin Jakarta kembali.

"Iya, iya, kami menampung aspirasi dari bawah. Sehingga ada masukan-masukan bahwa kader menginginkan kembali Pak Anies menjadi gubernur dicalonkan kembali oleh PKS. Kami tampung itu dan kami informasikan ke DPP," kata Aziz kepada wartawan, Kamis (23/5).

Aziz menyebut, bahwa nama Anies sudah masuk dalam surat rekomendasi yang dikirimkan ke DPP PKS, pada Rabu (22/5) kemarin. "Jadi, kita hanya bersurat ke DPP, nanti DPP yang akan memverifikasi," ujarnya.