PKS Ogah Usung Anies di Pilgub Jakarta, Pengamat: Karena Tak Menguntungkan

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 24 Juni 2024 16:41 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Foto: MI/Dhanis)
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Foto: MI/Dhanis)

Jakarta, MI - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman jadi bakal calon Gubernur (cagub) Jakarta di Pilkada Jakarta 2024.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos, menilai keputusan PKS untuk mengusung kader sendiri merupakan langkah yang tepat. 

Mengingat, PKS sebagai partai pemenang pemilu legislatif (Pileg) Jakarta yang memperoleh suara terbanyak, sehingga sudah sewajarnya jika PKS mengusung cagub maupun cawagub sendiri untuk Pilgub Jakarta. 

Sebab kata Biran sapaannya, salah satu esensi pendirian partai politik selain literasi dan edukasi politik adalah dapat menciptakan kaderisasi kepemimpinan. 

"Partai politik memang laboratorium untuk mencetak pemimpin negeri. Justru terkesan miskin kader kalau setiap helatan pemilu entah pilpres maupun pilkada justru mencalonkan orang yang bukan kader partai politik," katanya kepada Monitorindonesia.com Senin (24/6/2024). 

"Salah satu kebanggaan tersendiri bagi partai jika berhasil mengusung kadernya untuk berkontestasi di helatan pemilu dan menjadi pejabat publik di republik ini," sambungnya. 

Biran menilai, langkah PKS untuk tidak mengusung Anies Baswedan merupakan keputusan yang tepat. Apalagi Anies selama ini tak memberikan keuntungan terhadap PKS, baik saat Pilgub DKI 2017 maupun Pilpres 2024.

"Kenapa bukan Anies? Ya karena Anies bukan kader PKS, dan lagi pula mungkin PKS punya histori dengan Anies yang kurang saling menguntungkan," ujarnya. 

"Misalnya ketika di Pilkada DKI 2017 Anies-Sandi terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh Gerindra dan PKS, justru PKS tidak mendapatkan reward politik yang jelas ketika Anies menjadi Gubernur," tambahnya. 

Bahkan ketika Sandi mengundurkan diri karena hendak menjadi cawapres Prabowo di 2019, lanjut Biran, PKS sama sekali tak mendapatkan jatah Wagub. Padahal PKS adalah partai pengusung dengan jumlah kursi terbanyak pada saat itu.

Oleh sebab itu, kata Biran, mungkin saja PKS sudah menyadari arti penting kaderisasi internal partai politik, sehingga tak lagi tertarik mengusung calon kepala daerah yang bukan kader internal. 

"Bahwa urusan menang dan kalah dalam helatan pemilu itu biasa, yang penting yang diusung adalah kader internal partai yang jelas komitmen, garis ideologi, prinsip dan memang berjuang membesarkan partai," pungkasnya.