DPR Dorong Audit Besar-besaran Pengadaan Pupuk, Jangan 'Main Api' dengan 'Mr Clean'

Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendorong adanya audit besar-besaran dalam pengadaan pupuk Kementerian Pertanian (Kementan). Hal itu dikatakan merespons 11 pegawai Kementan terlibat dalam pengadaan pupuk palsu dan terbukti menzalimi petani.

Menurutnya, persoalan pupuk tak sebatas pendistribusiannya yang berantakan, tetapi juga kualitas pupuk. Ia mengaku terkeju ada kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK) dalam pupuk yang diproduksi empat perusahaan swasta pemenang tender, di bawah standar kandungan sebesar minimum 15 persen.

Dia pun mempertanyakan prosedur Kementan yang meloloskan perusahaan tersebut dalam lelang pengadaan pupuk, padahal seharusnya ada proses check-recheck sebelum menunjuk perusahaan-perusahaan itu sebagai pemenang pengadaan.

“Bagaimana bisa perusahaan pupuk ini bisa menang tender pengadaan pupuk yang nilainya cukup besar, apakah kementan tidak melakukan kunjungan ke pabrik terkait dan memeriksa uji mutu produk-produk tersebut secara random (acak)?” ujarnya, Sabtu (30/11/2024).

Politikus Partai NasDem ini meminta Kementan membasmi mafia pupuk palsu. Ia menegaskan tidak cukup hanya memblokir empat perusahaan nakal pupuk tersebut , tapi juga memproses 23 perusahaan lain yang pupuknya tidak memenuhi spesifikasi.

“Kan Pak Andi Amran sudah bilang, potensi kerugian akibat pupuk palsu sebesar Rp600 miliar dan kerugian pupuk berkualitas rendah bisa mencapai Rp3,2 triliun. Artinya Kementan harus audit lagi pengadaan pupuk secara e-katalog atau PL,” jelasnya.

Rajiv menekankan, langkah ini penting agar petani tidak lagi menderita akibat ulah produsen nakal pupuk yang mengurangi dosis nutrisi pada penyubur tanaman.  “Karena akan mengganggu program swasembada pangan yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

Jangan pernah 'main api' dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berjuluk 'Mr Clean' ini. Ketahuan main proyek pengadaan di Kementerian Pertanian (Kementan), pasti langsung pecat. 

Yang terbaru, dia mencopot seorang direktur dan 10 pegawai Kementan karena terbukti meloloskan perusahaan pupuk abal-abal, atau di bawah standar.

Amran mengatakan, ke-11 pegawai Kementan itu telah dinonaktifkan mulai Selasa (26/11/2024). 

“Ada pegawai Kementan yang memproses semua lelang ini. Mohon maaf, terpaksa kami nonaktifkan 11 orang. Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Selain itu, kata dia, Kementan telah menindak sedikitnya 27 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar. Dari 27 perusahaan itu, empat di antaranya diblacklist karena memproduksi NPK di bawah standar. 

Kata Amran, seorang direktur yang dicopot itu, bertanggung jawab dalam proses pengadaan pupuk. Sedangkan 10 pegawai Kementan lainnya, terdiri dari eselon II, eselon III hingga staf.

“Direktur, eselon II dan III, kemudian staf yang memproses pengadaan pupuk, itu kami nonaktifkan. Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen (Inspektur Jenderal Kementan), bila perlu kami kirim ke penegak hukum,” tutur Mentan Amran.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian juga menindak 27 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi. Dari 27 perusahaan tersebut, empat di antaranya sudah masuk catatan hitam karena memproduksi pupuk NPK yang di bawah standar.