Budi Gunawan Mengeluh Anggaran Dipangkas setiap Tahun

Jakarta, MI - Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) saat ini dihadapi kesulitan untuk merealisasikan kebijakan dikarenakan anggaran terus mengalami pemangkasan setiap tahunnya.

Demikian disampaikan Menko Polkam, Budi Gunawan (BG) dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

“Dengan beban dan tugas yang semakin berat tanpa dukungan anggaran yang memadai, hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan,” kata Budi.

Menurut Budi, pihaknya tidak memiliki pusat kendali atau pusat komando yang terkoneksi dengan kementerian/lembaga di bawahnya. Pusat komando ini ditujukan untuk memonitor segala permasalahan dan desk yang dibentuk secara langsung.

“Sementara penanganan isu polkam dalam menjaga dan memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di dalam koordinasi sinergi dan eksekusi di lapangan,” bebernya.

Pun Budi mengeluhkan pada tahun 2023 Kemenko Polkam telah melaksanakan realisasi anggaran dengan sangat optimal mencapai 99,56 persen dari total anggaran sebanyak Rp329,4 miliar. 

Sementara di 2024, kementeriannya telah melaksanakan realisasi anggaran sebesar 89,61 persen dari total anggaran yang tersedia sebanyak Rp332,7 miliar.

Budi mengatakan, dari keterbatasan anggaran itu, juga harus dipotong sebesar Rp1 miliar untuk dukungan kepada Kemenko Hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

“Dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas tersebut Kemenko Polkam di sisi yang lain dituntut untuk bisa mengawal dan memastikan eksekusi seluruh program agar dapat terlaksana dan terimplementasi dengan baik di lapangan,” katanya.

Selain itu, mantan Kepala BIN itu juga mempermasalahkan tidak adanya platform big data yang bisa menangani pengaduan masyarakat. Pasalnya, pengaduan yang diterima Kemenko Polkam sendiri memiliki jumlah yang sangat banyak hingga puluhan ribu.

“Sehingga selama ini yang terjadi tidak semua atau sebagian besar laporan tidak bisa tertangani dengan baik. Hal ini akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tandas Budi.

Diketahui, pada hari ini Banggar DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator. Tujuh menko itu adalah Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Rapat kerja membahas rencana kerja kementerian/lembaga dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025. Sejumlah program kerja Presiden Prabowo Subianto dibahas mulai dari makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah dan desa.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat para menko dalam membantu tugas presiden, mensinkronkan, mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan di bidangnya masing-masing perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas, sehingga target pembangunan jangka pendek 100 hari pemerintah yang sudah dicanangkan presiden bisa terealisasi dengan baik, terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah dan desa," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Banggar DPR mendukung sepenuhnya rencana kerja yang disampaikan para menko untuk menunjang kerja koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga agar berjalan efektif.

Adapun masing-masing anggaran masing-masing kementerian koordinator adalah, Kementerian Bidang Politik Keamanan Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi Pemasyarakatan, Rp9,03 miliar, Kementerian koordinator bidang Perekonomian Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp345,5 miliar.

Lalu Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp139,73 miliar dan Kementerian Koordinator bidang Pangan Rp44,09 miliar.

"Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada para menko, kita setujui tanpa raker kembali," kata Said.